Sri Sultan: Masyarakat DIY punya daya ungkit ekonomi yang baik

YOGYAKARTA, Cendana News – Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menilai secara umum masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi yang baik dan cepat.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan HB X, hal tersebut tampak dari menurunnya angka kemiskinan di DIY jika dibandingkan sebelum pandemi.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyampaikan hal itu dalam Rapat Paripurna DPRD DIY di Gedung DPRD DIY, pada Rabu (14/9).

Sri Sultan mengatakan, pada tahun 2022 angka kemiskinan DIY menunjukkan tren semakin menurun.

Pada semester pertama tahun 2022 kemiskinan DIY sebesar 11,34 persen. Angka ini lebih rendah dari sebelum pandemi di tahun 2019 yang ada di titik 11,44 persen.

“Bisa disimpulkan, masyarakat DIY memiliki daya ungkit dan adaptasi ekonomi secara baik dan cepat,” kata Sri Sultan.

Sri Sultan menjelaskan, pengutamaan penanggulangan kemiskinan di DIY terarah engan lokus 15 kapanewon sebagai fokus penanggulangan kemiskinan.

Didampingi Badan Pengawas Keuangan, pmetaan lokasi kapanewon ini agar program bisa lebih terarah.

Secara umum, langkah dan strategi dalam rangka penanggulangan kemiskinan di DIY adalah perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan akses terhadap sumber daya strategi.

“Hal ini dikuatkan dengan koordinasi lintas OPD dan lintas wilayah,” papar Sri Sultan.

Menurut Sri Sultan, nilai indeks Williamson (mengukur kesenjangan wilayah) DIY tahun 2017-2022 mengalami penurunan.

“Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan ekonomi antarwilayah di DIY semakin merata,” katanya.

Pada tahun 2021, angka ketimpangan regional DIY sama dengan tahun 2020, yaitu 0,4504 dengan dampak pandemi COVID-19 yang mulai berkurang.

Pemerintah Daerah DIY telah banyak melakukan intervensi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, utamanya wilayah utara dan selatan.

Program untuk mengatasi kesenjangan wilayah di antaranya dengan penumbuhan pusat pertumbuhan baru, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan infrastruktur layanan masyarakat.

Sri Sultan menambahkan, akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi juga terus diperkuat melalui peningkatan dan pemenuhan pelayanan dasar pada masyarakat.

Terkait penyusunan asumsi makro ekonomi DIY, menurut Sri Sultan memang belum memasukkan dampak kenaikan harga BBM yang terjadi baru-baru ini.

“Namun, kami telah sepakat untuk mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM dalam proyeksi makro ekonomi,” katanya.

Selanjutnya, pemanfaatan dana keistimewaan telah sepakat diorientasikan untuk pelaksanaan lima kewenangan keistimewaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sri Sultan menuturkan, belanja tidak terduga pada RAPBD DIY 2023 akan digunakan untuk keperluan darurat.

Termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat terprediksi sebelumya.

Sedangkan skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan untuk membangun ketahanan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu, terdapat program kegiatan Pemda DIY untuk menjamin ketersediaan distribusi dan stabilitas harga pangan, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Di sisi lain, distribusi terus dilakukan dengan perbaikan efisiensi rantai pasok dan manajemen stok komoditas pangan,” jelas Sri Sultan.