BMPS Bekasi Tantang Mahasiswa Buka Data Terkait Anak Terancam Putus Sekolah

KOTA BEKASI – Sekretaris Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi, Ayung Sardy Dauly menyebutkan, aksi berjilid-jilid oleh sejumlah pihak, terkait pelaksanaan PPDB Online 2022, sasaran tembak sudah jelas untuk menjebol kuota sekolah negeri.

“Demo berjilid-jilid membawa isu 9000-an lebih siswa terancam putus sekolah itu sasarannya sudah jelas, untuk menjebol kuota sekolah negeri, agar siswa titipan bisa masuk,” ungkap Ayung dikonfirmasi, Senin (18/7/2022).

Dikatakan, BMPS Kota Bekasi menilai, pelaksanaan PPDB online tahun ini oleh pemerintah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal itu jelasnya, karena dalam penerimaan masih patuh pada aturan Kepwal Kota Bekasi tahun 2022.

Menurutnya sampai saat ini PPDB Online masih taat tentang jumlah siswa per rombongan belajar dan jumlah per sekolah sesuai dengan Keputusan Wali (Kepwal) Kota Bekasi yang telah disepakati bersama.

“Jangan karena ada tekanan, lalu pemerintah melanggar Kepwal yang telah disepakati, terutama terkait jumlah dalam satu ruang belajar seperti SMP 32 siswa, SD 28 dan SM/SMK 36 siswa. Begitu pun jumlah Rombongan belajar tidak ada penambahan,” tegas Ayung.

Jika Pemerintah Kota Bekasi sampai melanggar Kepwal yang telah diterbitkan itu, maka BMPS yang akan memprotes.

Ia membeberkan, data 9000-an lebih siswa tidak tertampung di sekolah negeri dan swasta tersebut diambil dari Ketua PPDB Online yang juga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Data tersebut imbuhnya telah diprotes oleh BMPS sebelumnya dengan mengatakan bahwa kuota yang diberikan kepada swasta itu sangat sedikit, sementara kemampuan swasta jauh lebih besar.

“Contohnya seperti ini, misalkan di Negeri itu ada 428 Rombel dengan daya tampung ribuan lebih siswa. Sementara di swasta itu ada 460 lebih rombel yang tersedia. Jika benar ada data itu ayo tunjukkan di mana alamatnya kita tampung gratis kok,” jelas dia.

Pemerintah sendiri jelasnya telah menyatakan akan memberikan subsidi walaupun itu anggaran 2023. sekolah swasta sudah sepakat meski dibantu SPP saja dan uang gedung akan digratiskan.

“Tapi pakaian memang sendiri, sekolah beli buku buat mereka sendiri belum ada saat masuk bisa dicicil,” tegasnya mempertanyakan data 9000-an anak terancam putus sekolah.

Diketahui sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatulllah mengimbau agar para orang tua/wali murid yang anaknya tidak keterima di SMP Negeri tidak memaksakan diri dan mau mendaftarkan anaknya ke SMP Swasta yang ada di Kota Bekasi.

“Sekarang kan Pemerintah Kota Bekasi sudah ada MOU dengan sekolah swasta itu gratis bayaran, gratis uang pangkal tidak diminta, bisa didaftarkan disitu aja,” pintanya.

Adapun target penerima subsidi sekitar 3.500 siswa dengan anggaran Rp15 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi TA 2023.

“Bantuan akan diberikan Rp15 miliar. Kita akan berikan kepada 3.500 siswa tidak mampu pada tingkat SMP. Akan tetapi jika kenyataan di lapangan lebih banyak siswa tidak mampu, jumlah 3.500 siswa ini bisa berubah disesuaikan dengan kondisi di lapangan,” jelasnya.

Subsidi yang diberikan tersebut diperuntukkan pembebasan uang pangkal dan uang bulanan.

Subsidi tersebut hanya akan diberikan kepada siswa tidak mampu yang berdomisili di Kota Bekasi. Dibuktikan dengan KTP, KK Kota Bekasi dan terdaftar sebagai warga penerima bantuan Pemerintah berdasarkan DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bekasi.

“Bantuan hanya diberikan bagi masyarakat kota Bekasi dan hanya masyarakat tidak mampu saja yang mendapatkan bantuan dibuktikan dari verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” tutup Inay.