Menebak Arah Pendulum Dukungan Capres 2024 Bagian 1

JAKARTA, Cendana News – Publik hari ini sudah ramai lagi membicarakan sosok presiden berikutnya, tahun 2024.

Sebenarnya aroma diskursus kontestasi Piplres sebelumnya pada 2014 dan 2019, yang menyisakan pertengkaran ‘Cebong-Kampret’ belum sepenuhnya hilang.

Kini, narasi dukungan kepada sosok-sosok capres tertentu sudah menyeruak.

Semua menjagokan calonnya masing-masing bak primbon tanpa lubang cela.

Pertengkaran antarpendukung di jagat medsos sudah mulai.

Bagaimana kita membaca pergeseran pendulum dukungan rakyat kali ini?

Siapa yang bakal dipilih di antara mereka? Apa alasan rasional politik yang mendasari pergeseran pendulum itu?

Pergeseran pendulum dukungan rakyat dalam memunculkan para presiden di era reformasi bisa kita jadikan spion kesejarahan.

Siapa kira-kira sosok yang diminati rakyat untuk memimpin bangsa ini ke depan. Apa pula alasan rakyat memilih figur tertentu itu?

BJ Habibie menjadi presiden akibat limpahan kekuasaan Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti.

Presiden Soeharto sejak lama setidaknya sejak tahun 1996 sudah memberi sinyal untuk perlunya pergantian presiden.

Banyak faksi di luar Habibie yang ingin dikatrol sebagai pengganti Presiden Soeharto.

Termasuk faksi Benny Moerdani, ‘Kaisar Intelijen’ era Orde Baru.

Tahun 1997 dalam SU MPR, Ketua MPR Harmoko meyakinkan kepada Soeharto bahwa rakyat masih memintanya menjadi presiden.

Sebagai soosk berjiwa petempur, Soeharto pantang menolak memenui keinginan rakyat.

Ia tidak mau ‘tinggal glanggang colong playu’, tidak mau meninggalkan arena pertempuran ketika rakyat memintanya.

Datanglah gelombang krisis ekonomi, disusul krisis moneter, dan ditumpangi agenda menyuarakan suksesi pergantian presiden.

Presiden Soeharto tidak perlu waktu lama merespon itu semua. Ia menanyakan ke semua pihak, tokoh-tokoh bangsa yang bisa diajak bicara.

Dua pertanyaan, “Bagaimana caranya turun, dan bagaimana tidak menyisakan kekisruhan bangsa?”

Sebagian pihak meminta pembentukan komite reformasi (semacam presidium), sebagian pihak menuntut perombakan total.

Mekanisme teknisnya, satu sama lain saling berebut untuk diterima sebagai solusi.

Sementara gejolak akibat krisis ekonomi sedang melanda. Bangsa tidak boleh berdebat terlalu lama soal-soal teknis.

Presiden Soeharto kemudian mendudukkan tarik ulur berkepanjangan itu kepada UUD 1945 sebagai konsensus.

Ketika presiden berhalangan tetap, maka wakil presiden yang melanjutkannya.

Naiklah Wapres BJ Habibie secara otomatis sebagai pengganti Presiden Soeharto.

Ia dipanggungkan ke dalam puncak sejarah bangsa bukan oleh proses dukungan publik.

Melainkan oleh posisi jabatannya yang secara otomatis berada dalam jalur suksesi menurut UUD 1945.

BJ Habibie naik menjadi presiden dikatrol oleh Presiden Soeharto.

Masa Pemerintahan BJ Habibie

BJ Habibie sosok teknokrat-cendekiawan jenius jebolan Jerman. Lama dalam kabinet Presiden Soeharto dan menguasai problem pembangunan bangsa.

Sebelum menjadi wapres, ia mengendalikan pengembangan industri-industri strategis berbasis tekonologi tinggi.

Ia sosok trend setter kaum cendekiawan yang kepakarannya digandrungi banyak orang kala itu.

Kelemahan BJ Habibie terletak pada akar penyangga politiknya yang keropos.

Ia hanya memiliki komunitas pendukung politik yang terbentuk secara instan melalui ICMI.

Walau direstui Presiden Soeharto, kemunculannya dalam baju ICMI dituding banyak pihak sebagai sektarian.

Kelemahan lain adalah pemahamannya terhadap sosiokultur dan sosiopolitik bangsa Indonesia yang multikompleks.

Habibie tidak memiliki semua itu, begitu lingkaran-lingkaran cendekiawan di sekelilingnya.

Habibie didikan Jerman, hidupnya banyak berkutat mempelajari sain dan industri strategis.

Tudingan sektarian itu sebenarnya sebagian merupakan cerminan gerakan politik faksi-faksi tertentu dalam kendali mantan ‘Kaisar Intelijen’ Benny Moerdani, yang (faksinya) juga mengincar kursi presiden.

Ia kecewa tidak didukung oleh Presiden Soeharto sebagai penggantinya.

Tentu Presiden Soeharto menyadari faksi muslim akan menolak Benny.

Benny Moerdani yang nonmuslim akan memicu komplikasi berkepanjangan jika didukung menjadi presiden.

Gerakan Moerdani berdampak pula pada pandangan Singapura sebagai basis investasi internasional di Kawasan Asia Tenggara.

Bisa jadi pandangan Singapura juga dicoraki atau dikondisikan Benny sendiri.

Lee Kwan Yew membuat statemen panas, bahwa kemunculan Habibie sebagai wapres akan menyebabkan rupiah merosot.

Statemen itu tampak sebagai ancaman, jika Habibie wapresnya maka rupiah akan digempur.

Perseteruan berlanjut, ketika BJ Habibie secara otomatis memperoleh limpahan jabatan sebagai presiden.

Perang opini terjadi. Habibie membalas Singapura dengan tudingan sebagai “red dot in the map”.

Hanya titik merah saja dalam peta, kok bertingkah. Begitulah kira-kira tafsir bebasnya.

Habibie bekerja skematis terorganisir dalam menjalankan pemerintahannya.

Ibarat sepak bola ia tidak mengandalkan pemain bintang sebagaimana Brazil.

Ia mengandalkan kerja tim sebagaimana tim sepak bola Jerman. Setiap beberapa jam, para menteri dipantau posisi dan progres program-programnya.

Langkah Habibie cukup berhasil. Dolar kembali turun ke angka kisaran Rp6.000.

Keberhasilan itu debatable. Menurut Menteri BUMN pertama Tanri Abeng, keberhasilan mengendalikan dolar sebenarnya sudah dipersiapkan Presiden Soeharto sejak lama.

Tanri ditugasi Presiden Soeharto untuk memobilisasi BUMN sebagai instrumen “perlawanan” terhadap pelemahan rupiah.

Keberhasilan itu tidak dinikmati Presiden Soeharto, karena sudah menyatakan berhenti dari jabatannya.

Untuk memperoleh simpati publik dan melepaskan diri dari stigma otoritarianisme Orde Baru, BJ Habibie membuka kran demokrasi dan kebebasan media secara besar-besaran.

Para tapol dibebaskan. Ia menekankan di mana-mana, bahwa dirinya seorang demokratis. Didikan barat. Beda dengan Orba.

Mantan Presiden Soeharto pun diseret-seret ke pengadilan. Dibuktikan perilaku korupnya. Ternyata setelah dua dekade lebih, tidak ada putusan pengadilan yang membuktikan itu semua.

Tudingan pelanggaran HAM oleh pihak asing soal Timor Timur direspon Habibie tanpa kalkulasi mendalam.

Menurut Mantan Menlu Ali Alatas, soal Timor-Timur sudah mendekati berhasil dalam lobi-lobi internasional.

Keputusan emosional Habibie membuyarkan langkah-langkah diplomasi sebelumnya.

Agar Indonesia tidak dianggap lagi sebagai pelanggar HAM, Habibie menerima tantangan internasional untuk menggelar referendum.

Lepaslah Timor-Timur dari NKRI. Sejarah aspirasi tuntutan integrasi oleh tokoh-tokoh Timor-Timur kepada Indonesia tidak dianggap lagi.

Upaya keras Habibie meyakinkan publik, bahwa dirinya menjadi sosok paling layak dalam kepemimpinan masa depan Indonesia tidak membuahkan hasil.

Menghadapi SU MPR berikutnya, konstalasi politik tidak menginginkan lagi BJ Habibie sebagai kandidat untuk dipilih.

Kasus Habibie ini ada yang memiliki pandangan unik. Secerdas apapun jebolan luar negeri, kurang tepat memimpin bangsa ini.

Ia tercerabut dengan realitas kultural bangsanya sendiri. Terasing dari gemuruh batin rakyatnya sendiri. (bersambung)