Sosialisasi Kebijakan Buruk, Implementasi Mapel Informatika tak Optimal

JAKARTA – Kebijakan terkait Mapel TIK dan informatika dianggap tak tersosialisasikan dengan baik hingga ke tingkat pelaku di lapangan. Banyak para pelaku yang tidak memahami arah kebijakan dan tak jarang pula terjadi perbedaan implementasi antara pusat dan daerah.

Sekjen Federasi Guru TIK Nasional (FGTIKNAS), Imron Rosyadi, S.Kom, M.Kom, menyatakan tiga tahun penerapan mapel Informatika atau TIK di kurikulum 13, penerapan konsep di lapangannya masih kurang bagus. Karena, kebijakan yang dikeluarkan tak dibarengi dengan sosialisasi terkait kebijakan tersebut.

“Harapan kami, kebijakan dari atas atau dari pusat itu sifatnya implementatif dan terukur. Sehingga, kami yang di akar rumput bisa melaksanakan dengan baik. Jangan sudah ada pengajar dan sarana tapi tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada kepastian SK, apakah itu dari pusat atau dinas daerah,” kata Imron dalam diskusi online, Kamis (29/7/2021).

Sebagai contoh, saat kebijakan K13 pertama kali dulu, pihak pusat menyampaikan keputusannya, pemda akan mengikuti.

“Tidak seperti sekarang. Pusat mengeluarkan keputusan atau kebijakan. Tapi ada pilihan mau melakukan atau tidak. Sehingga seperti tumpang tindih,” ucapnya.

Apalagi mengingat wilayah Indonesia sangat luas dengan beragam karakter.

“Akhirnya yang terjadi, implementasinya tidak jalan. Ditambah sosialisasi pun tidak berlangsung baik. Contohnya sekolah penggerak. Sampai sekarang pun, saya tidak mengerti apakah sekolah penggerak tersebut sifatnya tetap atau hanya percobaan saja,” ucapnya lagi.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, menyatakan, semua kebijakan publik harusnya berpijak pada hukum dan regulasi yang ada.