Pemkot Bekasi Diminta Segera Selesaikan Piutang BPJS Kesehatan RSUD CAM

BEKASI — Anggota DPRD Jawa Barat, dari daerah pemilihan Kota Bekasi Heri Koswara meminta Pemerintah Kota Bekasi segera membayar tunggak piutang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdul Madjid, kepada BPJS Kesehatan senilai Rp81 miliar.

“Tunggakan piutang melalui Kementerian Kesehatan harus diurus agar bisa dibayarkan agar operasional pelayanan kesehatan dan penyediaan alat-alat kesehatan atau obat-obat di RSUD CAM tidak terkendala,” kata Heri Koswara, mantan Wakil Ketua DPRD Kota Bekais, Kamis (24/6/2021)

Dikataka,n adanya piutang tersebut tentu menganggu aktivitas pelayanan kesehatan di RSUD CAM. Meskipun tidak dirasakan secara otomatis, tapi pasti menjadi sandungan, apalagi jumlah piutang yang sangat besar.

Sementara lanjutnya kondisi saat ini, sangat mengkhawatirkan, karena RSUD yang menjadi rujukan utama dan pertama warga kota Bekasi untuk berobat apalagi untuk kasus Covid-19 yang terus menerus meningkat.

“Jangan sampai RSUD rujukan malah gulung tikar. Segera harus ada solusi atau segera dibayarkan tunggakannya tersebut agar operasional tetap berjalan dan tenaga kesehatan bisa melakukan penanganan dengan maksimal,” tegasnya.

Diketahui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi saat ini memiliki tunggakan piutang Kemenkes dari BPJS Kesehatan senilai Rp 81 miliarr. Padahal saat ini, RSUD Kota Bekasi sedang mengalami situasi genting akibat lonjakan pasien covid-19 dan non Covid-19 yang hampir tidak tertampung.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sendiri memverifikasi total pengajuan klaim RSUD sebesar 171 Milyar untuk bulan layanan Maret hingga Desember 2021 dan disetujui sebesar 81,9 Miliar.

Verifikasi lanjutan oleh Kemenkes terhadap klaim yang ditetapkan dispute oleh BPJS kesehatan, lolos verifikasi 8,4 milyar. Sehingga total klaim yang harus dibayarkan Kemenkes untuk bulan layanan Maret sampai Desember 2020 sebesar 90 Milyar, dari Kementerian Kesehatan telah membayarkan klaim sebesar 47 M serta sisanya sebesar 43 M sampai saat ini belum terbayar.

Selanjutnya untuk bulan layanan Januari 2021 selesai verifikasi dan sudah disetujui dengan nilai 24,7 M dari total ajuan klaim 36,7 M, adapun bulan layanan Februari – Mei 2021 diasumsikan RSUD Kota Bekasi untuk verifikasi mengajukan kurang lebih Rp77 Miliar ke BPJS Kesehatan.

Jika ditambah dengan pengajuan terbaru hingga Mei 2021 sebesar Rp77 miliar, maka nilai pembiayaan pelayanan Covid-19 mencapai Rp 144 miliar.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, Kusnanto Saidi telah melakukan konsultasi sekaligus menyerahkan dokumen berisikan permohonan pembayaran klaim pelayanan pasien terinfeksi covid-19 tahun 2020 dan 2021.

Pembayaran Klaim menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan sedangkan pihak BPJS dalam penanganan Covid-19 ini membantu Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi atas tagihan pelayanan pasien Covid-19 yang diajukan pihak rumah sakit.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan anggaran tersebut diperlukan agar rumah sakit yang merupakan badan layanan usaha daerah (BLUD) itu dapat berlangsung dan jika belum terbayarkan akan berhenti beroperasi, sementara APBD Pemerintah Kota Bekasi tetap difokuskan untuk pencegahan penanganan Covid 19 dan juga untuk anggaran lainnya.

Dijelaskan kepada media, bahwa tunggakan pembayaran klaim Covid-19 yang sama sekali belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan terhitung bulan layanan November tahun 2020 hingga Mei 2021.

Maka dari itu, Wali Kota Bekasi mengkonsultasikan kepada BPKP RI dalam hal menemukan solusinya mempercepat pembayaran klaim ,mengingat daruratnya penanganan pasien Covid-19 di Kota Bekasi.

Wali Kota menyatakan bahwa pihak terkait saat ini tengah berupaya untuk menerima tagihan utang yang belum dibayar tersebut. Pihaknya juga mengirimkan surat tembusan ke Presiden Joko Widodo.

“Pelayanan di RSUD Kota Bekasi sudah mulai terganggu dengan adanya piutang tersebut. Apalagi, nominal piutang mencapai lebih dari setengah anggaran penanganan covid-19 Kota Bekasi,” tegasnya.

Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD CAM Kota Bekasi, Indriati dalam keterangannya menjelaskan sekitar 75 persen pendapatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagai rumah sakit utama rujukan Covid-19 di Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat berasal dari klaim pelayanan pasien terinfeksi Covid-19.

Ia berharap bisa didahulukan sisa bayar tahun 2020 sebesar 43 miliar di bulan juni ini yang nantinya akan dipergunakan untuk menggerakkan operasional RSUD CAM dan membayar hutang penyedia atau vendor alat kesehatan, obat dan pihak lainnya yang terkait operasional rumah sakit.