Bappenas Gandeng UNFPA Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Reproduksi

JAKARTA — Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjalin kerja sama dengan United Nations Population Fund (UNFPA) guna memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi (kespro), terutama untuk perempuan dan anak.

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan, bahwa kedua belah pihak telah menandatangani Rencana Aksi Program Kerja Sama atau Country Programme Action Plan (CPAP) 2021-2025 senilai USD 27,5 juta atau sekitar Rp385 miliar.

“Pemerintah menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan UNFPA yang akan berkontribusi signifikan dalam pencapaian target prioritas nasional, khususnya terkait perempuan dan anak,” ujar Suharso usai melaksanakan penandatanganan CPAP tersebut, Jumat (29/1/2021) di Jakarta dan disiarkan secara virtual.

Suharso menegaskan, akses universal terhadap informasi dan layanan kespro sangat penting, sebagai salah satu langkah implementasi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

“Kerja sama RI-UNFPA selama lima tahun ke depan akan berfokus pada isu-isu yang sangat sensitif namun juga sangat penting untuk menjadi perhatian seperti kesehatan ibu, Keluarga Berencana, kekerasan berbasis gender, dan dinamika kependudukan. Program kerja sama ini akan terus menghasilkan berbagai inovasi dan praktik baik untuk mendukung penyusunan kebijakan berbasis bukti yang menjadi daya ungkit dalam percepatan pencapaian target pembangunan,” jelas Suharso.

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNFPA Indonesia, Anjali Sen menyebut, bahwa pihaknya akan membantu pemerintah Indonesia dalam mengembangkan inovasi-inovasi baru, termasuk membawa pembelajaran dari negara-negara lain.

“Karena itu, kami bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong pelibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, tokoh agama, anggota DPR, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memastikan akses universal terhadap informasi dan layanan kespro,” tutur Anjali.

Dengan fokus pada akses universal terhadap kespro, program kerja sama ke-10 di Indonesia ini mendukung upaya mencapai visi Tiga Tujuan Transformatif (Three Zeros), yaitu menghapuskan kematian ibu yang bisa dicegah, kebutuhan Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi, dan kekerasan berbasis gender serta praktik-praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak.

“Semoga kerja sama ini dapat membuahkan hasil yang maksimal dan manfaatnya bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia,” tukas Anjali.

Sebagai koordinator pelaksana, Bappenas akan menjabarkan CPAP 2021-2025 menjadi rencana program tahunan yang akan dilaksanakan kementerian/Lembaga, termasuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.