Komite Covid-19 Upayakan Atasi Kelemahan Data Penerima Bansos

Ia mengatakan, negara maju mudah sekali menyalurkan bantuan sosial karena data mereka sudah tertata sangat baik. Sementara di Indonesia, begitu banyak yang tidak membayar pajak, padahal data perpajakan itu paling bagus untuk mentransfer lagi uang ke masyarakat.

“Data perpajakan itu paling bagus untuk transfer uangnya, itu cara paling gampang kembalikan lagi. Sayang, kita tidak punya data itu. Maka, data gabungan dilakukan,” ujar dia.

Bahkan, ada juga rencana subsidi gaji untuk yang terkena PHK dan yang gajinya kecil dan diturunkan, mungkin hanya tersisa seperempatnya saja.

“Kita sisir datanya untuk itu, karena ada perusahaan yang masih pekerjakan, tapi gajinya kecil sekali, mungkin hanya seperempatnya,” tambahnya.

Rencananya, Komite Penanganan Covid-19 akan mencoba mengambil data dari Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan telekomunikasi hingga bank seperti BRI dalam waktu dekat.

“Mudah-mudahan, mereka bisa membatu dan data bisa dikumpulkan,” katanya.

Sementara itu, ekonom senior, Aviliani, yang menyoroti persoalan data kemiskinan dalam kaitannya dengan masalah penyaluran bantuan sosial menyarankan pelibatan Pemerintah Daerah yang memang lebih tahu kondisi dari level kecamatan hingga desa. Mereka perlu diberi kewenangan.

“Kalau perlu tidak usah dikasih sembako, biar masyarakat belanja sendiri di daerahnya, sehingga membantu ekonomi di daerahnya. Pelibatan daerah sangat kurang,” ujar dia, yang menyayangkan Indonesia belum menerapkan identitas tunggal. (Ant)