Komite Covid-19 Upayakan Atasi Kelemahan Data Penerima Bansos

JAKARTA – Komite Penanganan Covid-19 akan menggunakan banyak sumber guna mengatasi kelemahan sistem data yang diperlukan, untuk penyaluran bantuan sosial langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Harus kita akui kelemahan sistem data kita. Kalau bentuknya bantuan langsung itu datanya tidak lengkap. Kalau saja mereka bayar pajak semua, itu paling mudah dibantu,” kata ekonom senior yang juga Sekretaris I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Raden Pardede, berbicara dalam webinar bertema Ekonomi Indonesia diambang Resesi, Apa Solusinya?, digelar Gerakan Pakai Masker di Jakarta, Senin (3/8/2020).

Menurut dia, masyarakat yang tidak membayar pajak dan tidak memiliki alamat jelas, biasanya justru yang perlu dibantu.

“Persoalan kita ada di sana. Untuk data masyarakat, usaha kecil menengah, usaha mikro, selalu was-was dengan ini,” katanya.

Namun demikian, menurut dia, Komite Penanganan Covid-19 akan mencoba membuat beberapa terobosan dengan berbicara kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harapannya, mereka dapat menolong dengan nasihat-nasihatnya.

“Sekarang penyaluran bantuan itu dengan data yang sudah ada, dan bagaimana perbaiki data yang sudah ada. Contohnya, penabung dengan jumlah sedikit lewat Simpedes BRI, itu salah satu fokus kami yang akan dibantu,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo, menurut dia, meminta mereka-mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka yang berpendapatan sangat kecil dapat dibantu.

“Sangat mungkin terjadi overlap (tumpang tindih data). Ada yang dua kali dapat, enggak apa-apa dapat dua. Jangan sampai yang seharusnya dapat, tidak dapat apa-apa,” ujar dia.