Kolaborasi Ciptakan Tindakan Komunikatif Pemerintah dan Publik

MAKASSAR – Lembaga nirlaba MADANI mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif di Kota Makassar, melalui pelibatan publik dan lembaga nonpemerintah.

Hal itu mengemuka pada webinar yang mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif di Kota Makassar” yang digelar MADANI dan Pemkot Makassar, Rabu (19/8/2020).

“Melalui tata kelola pemerintahan ini, diharapkan akuntabilitas pemerintah dan situasi toleransi di masyarakat melalui penguatan peran masyarakat sipil di tingkat kabupaten/kota dapat terwujud,” kata Kepala Bappeda Kota Makassar, dr. Andi Khadijah Iriani, Sp.THT., MSi selaku salah seorang nara sumber pada webinar tersebut.

Menurut dia, implementasi tata kelola pemerintahan kolaboratif di Kota Makassar sudah dijalankan selama ini, bekerja sama dengan para pihak termasuk lembaga nonpemerintah dan masyarakat sipil yang dikenal dengan istilah madani.

Sebagai gambaran, lanjutnya, Pemkot bekerja sama dalam program Corporate Social Responsibilty (CSR) dengan BUMN dan swasta, sebagai tanggung jawab sosial di lapangan melalui pembentukan Dewan TSLP Kota Makassar.

Dia mengatakan, tujuan yang paling mendasar dalam membangun tata kelola pemerintahan yang kolaboratif itu adalah tercipta tindakan komunikatif dua arah antara pemerintah dan publik,

Karena itu, pertemuan konsultatif antara Pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil telah digelar pada Maret 2020, untuk menyatukan arah dan kebijakan yang akan diambil.

Akademisi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. DR. Darmawan menyampaikan konsep dan praktik terbaik dari tata kelola pemerintahan kolaboratif berdasarkan hasil studi literatur yang relevan.

Dia mengatakan, kolaborasi sebagai kondisi atau keadaan pada sebuah tatanan, di mana dua pihak atau lebih berkontribusi bersama secara sinergis dalam pencapaian tujuan bersama.

Sementara bila kolaborasi sebagai proses menunjukkan perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya menuju pencapaian tujuan bersama pada sebuah tatanan, yang di dalamnya berkontribusi dua pihak atau lebih.

Pada kesempatan yang sama, Direktur YKPM, Edy Ariadi, memaparkan tentang situasi masyarakat sipil di daerah saat ini dan peranan nonpemerintah (OMS) sebagai jejaring yang berperan lebih signifikan, dalam membantu mencapai tujuan strategis pembangunan daerah. (Ant)