Pemerintah-NU Luncurkan Kios WarNU dan Kartu Santri
Editor: Koko Triarko
“Selama empat tahun ke depan, diharapkan dengan kerjasama yang baik antara Kemenko Perekonomian dan stakeholders keuangan inklusif, serta lembaga pendidikan/pesantren dapat diterbitkan sekitar satu juta Kartu Santri/Pelajar Digital,” tutur Iskandar.
Dalam Rapat Terbatas mengenai Keuangan Inklusif 28 Januari 2020 lalu, Presiden RI Joko Widodo telah menyampaikan agar capaian Indeks Keuangan Inklusif dapat terus ditingkatkan, hingga Indeks Keuangan Inklusif mencapai 90 persen di 2024.
Sementara pada 2019, tercatat 76,1 persen penduduk dewasa di Indonesia telah terlayani akses keuangan, melampaui target Indeks Keuangan Inklusif sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2016, yakni 75 persen.
Jumlah warga Nahdliyin sendiri diperkirakan lebih dari 120 juta orang, menaungi 29.000 pesantren dan lembaga pendidikan, serta membina 256 lembaga pendidikan tinggi.
Iskandar menambahkan, Pemerintah Indonesia ingin membuka kembali perekonomian dengan tujuan utama memberikan nafkah dan menyejahterakan rakyat, tetapi supaya tidak sampai terpapar virus Corona, maka sedang disiapkan protokolnya, termasuk dengan menjaga jarak antarsatu sama lain.
“Jadi, inisiatif Kios WarNU menunjukkan PBNU sudah selangkah lebih maju, karena ini akan bisa menyejahterakan warga NU pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Di era pandemi, kontak fisik terlalu dekat harus dihindari, jadi solusi ini adalah yang terbaik di normal baru,” jelasnya.
Ketua Yayasan UNU Cirebon, Eman Suryaman yang hadir mewakili Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengungkapkan, peresmian Kios WarNU Digital dan Kartu Santri/Pelajar Digital Percontohan dengan Pendampingan UNU Cirebon tersebut bermakna sangat penting dalam mengurangi risiko dampak penyebaran Covid-19.