Kemenkeu Klaim Bansos Covid-19 Hampir 100 Persen Tersalurkan

Editor: Koko Triarko

Jurnalis: Amar Faizal Haidar - 24 Jun 2020 - 14:52

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta, beberapa waktu lalu. –Dok: CDN

JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), mencatat progres realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) di masa pandemi Covid-19 hingga 17 Juni 2020, sudah hampir 100 persen.

“Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sudah tersalurkan 100 persen kepada target Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yaitu 10 juta keluarga. Sementara realisasi pencairan anggarannya baru 51 persen atau Rp19,07 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp37,4 triliun,” terang Dirjen Anggaran, Askolani, di Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Ada pun program Kartu Sembako telah terdistribusikan kepada 18,8 juta KPM atau 94 persen dari target 20 juta KPM. Sementara pencairan anggarannya sudah terealisasi Rp17,21 triliun atau 39,5 persen dari alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp43,6 triliun.

“Untuk Bantuan Tunai Non Jabodetabek dari target 9 juta KPM, sudah terdistribusi kepada 8,73 juta KPM atau 97 persen dengan total anggaran sebesar Rp11,47 triliun. Sementara bantuan Jabodetabek sudah kami berikan kepada 1,86 juta KPM atau 98 persen dari target 1,9 juta KPM dengan realisasi anggaran sebesar Rp0,6 triliun,” papar Askolani.

Selanjutnya, untuk bantuan Diskon Listrik, Askolani mengatakan bahwa 100 persen rumah tangga yang menjadi target bantuan ini sudah merasakan manfaatnya.

“Jadi 31,28 juta rumah tangga memanfaatkan bantuan ini. Itu artinya sudah 100 persen. Ada pun realisasi anggarannya sebesar Rp3,1 triliun atau 44,9 persen dari total alokasi sebesar Rp6,9 triliun,” ujar Askolani.

Sementara itu, untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa telah terdistribusi kepada 5,66 juta KPM atau 51,4 persen dari total target penerima, yaitu 11 juta KPM. Anggaran BLT ini juga sudah terserap sebesar Rp3,32 triliun atau 10,4 persen dari alokasi anggaran yang disiapkan sebesar Rp31,8 triliun.

“Pemerintah berupaya untuk terus memperbaharui data yang akurat, serta menyusur desain kebijakan yang tepat, sehingga penyaluran berikutnya sesuai target sasaran,” pungkas Askolani.