Jabar Fokuskan ‘Rapid Test’ Covid-19 di Pasar Tradisional

BANDUNG – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, mulai memfokuskan pengetesan masif di pasar-pasar tradisional, guna menekan potensi sebaran virus Corona dengan menerjunkan 627 mobil untuk melakukan pemeriksaan.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan pihaknya menargetkan 700 pasar tradisional yang tersebar di Jabar, baik pasar yang dikelola pemerintah maupun swasta. Tes dilakukan dengan metode random sampling.

“Minggu ini ditargetkan di 700 pasar, karena kami mendapati di Jabar salah satu potensi persebaran yang perlu diwaspadai adalah pasar tradisional,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya, saat jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/6/20).

Dikatakan, pengetesan masif di pasar tradisional merupakan langkah preventif Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, dalam mewaspadai gelombang ke dua penyebaran Covid-19.

Menurutnya, minggu ini terjadi peningkatan, tapi sangat kecil. Dia menyebut, kecil atau besar peningkatan itu harus diwaspadai, supaya tidak terjadi yang ditakutkan yang namanya second wave atau gelombang ke dua.

Menurut Kang Emil, angka reproduksi efektif (Rt) di Jabar adalah 0,72. Dengan demikian, Rt Jabar berada di bawah 1 selama dua pekan berturut-turut. Capaian tersebut menjadikan Jabar sebagai provinsi dengan angka Rt terendah ke empat se-Indonesia, setelah Aceh, Riau, dan Kalimantan Utara.

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, mengukur angka reproduksi efektif (Rt) dengan pemodelan SimcovID (Simulasi dan Pemodelan Covid-19 Indonesia), berdasarkan metode Kalman Filter yang merupakan perpanjangan dari metode Bayesian Sequential.

SimcovID sendiri merupakan tim gabungan yang terdiri dari peneliti berbagai perguruan tinggi, seperti ITB, Universitas Padjadjaran, YGM, UGM, ITS, UB, dan Undana, dan peneliti perguruan tinggi luar negeri, yakni Essex & Khalifa University, University of Southern Denmark, dan Oxford University.

“Angka reproduksi Covid di Jawa Barat, alhamdulillah masih di bawah satu, sekarang di angka 0,72. Jadi, sudah lebih dari dua minggu kita ini sudah di bawah satu, menandakan keterkendalian dalam penanggulangan Covid-19,” katanya.

“Untuk ukuran provinsi yang paling dekat dengan DKI Jakarta sebagai episentrum, dan dengan provinsi yang penduduknya paling besar, yakni 50 juta, angka keterkendalian kita itu nomor empat dari bawah. Jadi, kami haturkan rasa terima kasih kami kepada mereka-mereka yang sudah bekerja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Gugus Tugas, Berli Hamdani, meminta warga Jabar untuk tidak takut mengikuti tes masif Covid-19. Karena tujuan dari tes masif adalah mencegah penyebaran, mendapatkan peta persebaran yang komprehensif, membatasi ruang gerak SARS-CoV-2, melacak kontak terpapar, dan mendeteksi keberadaan virus.

Berli juga memastikan, pelaksanaan tes masif di Jabar, baik rapid test maupun tes swab, mematuhi semua prosedur yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Dalam pedoman pencegahan pengendalian Covid-19, bagian strategi pencegahan dan pengendalian infeksi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang disusun Kemenkes RI, sudah diatur secara rinci apa saja yang mesti dilakukan tenaga kesehatan (nakes).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengimbau aparatur pemerintah setempat untuk dapat proaktif dalam mensosialisasikan imbauan pemerintah, terkait imbauan Adaptasi Kehidupan Baru (AKB) New Normal.

New normal adalah suatu kebiasaan gaya hidup baru yang sedikit berbeda dari hidup normal sebelumnya, gaya hidup new normal saat ini adalah gaya hidup yang tetap produktif, tetap bersosialisasi, namun aman dari paparan Covid-19.

Tri Adhianto juga sempat melakukan tinjauan rapid test di kantor sekretariat RW Jati Cempaka, dari informasi yang didapat dari Kepala Puskesmas (Kupas) sejauh ini belum ada penambahan lagi terkait ODP atau pun PDP, karenanya hari ini Kecamatan Pondokgede mendistribusikan kembali sampel rapid test sebanyak 100 per kelurahan, total 500 untuk lima kelurahan.