KPAI: Pemerintah Harus Siapkan Infrastruktur PJJ

JAKARTA – Menyikapi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang menetapkan tahun ajaran baru 2020/2021 pada Juli 2020 tanpa membuka sekolah, Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Kemdikbud dan Kementerian Agama untuk mengambil langkah konkrit. 

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, menyatakan dengan belum dibukanya sekolah, maka untuk membantu proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), pemerintah perlu melakukan langkah penting dalam mengatasi permasalahan yang selama ini timbul pada proses PJJ.

“Pemerintah harus mempersiapkan infrastruktur penduduk dan peningkatan kemampuan guru dalam PJJ,” kata Retno saat dihubungi, Sabtu (30/5/2020).

Ia menyatakan, pemerintah harus menggratiskan internet agar semua anak dapat terlayani pembelajaran daringnya, tanpa dibebani pembelian kuota internet, artinya kesenjangan akses digital dapat teratasi ketika internet digratiskan.

“Pemerintah daerah dapat meminta sekolah-sekolah negeri yang berada di pemukiman penduduk, untuk membuka akses internetnya (tidak di password) selama PJJ berlangsung. Penggunanya bisa anak-anak sekitar sekolah tersebut, meskipun mungkin tidak bersekolah di sekolah tersebut,” ujar Retno.

Bahkan, lanjutnya, laboratorium komputer di sekolah-sekolah tersebut seharusnya dapat digunakan secara bergiliran oleh anak-anak sekitar sekolah tersebut, yang tidak memiliki peralatan daring.

“Karena fasilitas sekolah negeri adalah milik publik, jadi mestinya dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang tinggal di sekitar sekolah,” ucapnya.

Untuk daerah-daerah di pelosok, lanjutnya, Dana Desa  semestinya dapat digunakan untuk membantu memfasilitasi PJJ dengan membeli sejumlah komputer dan wifi, diletakkan di balai desa.

“Sehingga anak-anak desa tersebut dapat bergiliran menggunakan fasilitas tersebut untuk PJJ dengan daring,” ucapnya, lebih lanjut.

Terkait persiapan untuk membuka sekolah, Retno mengimbau pada Kemdikbud dan Kemenag untuk melakukan koordinasi berjenjang terkait persiapan pembukaan sekolah bersama dinas daerah.

“Kewajiban cuci tangan rutin selama anak-anak berada di sekolah. Misalnya, harus disertai kesiapan infrastruktur seperti wastafel di setiap kelas dan sabun cuci tangan. Hal itu harus dipetakan oleh Dinas Pendidikan, melibatkan sekolah-sekolah. Jadi akan ada data, berapa sekolah yang butuh bantuan pengadaan wastafel berserta sabun cuci tangan, tisu, handsanitizer dan disinfektan. Itu baru sebagian kecil saja dari infrastruktur yang harus disiapkan,” paparnya.

Secara berjenjang, Dinas Pendidikan Daerah harus segera koordinasi dengan Kepala-kepala Sekolah. Selanjutnya kepala-kepala sekolah berkoordinasi dengan para guru. Kemudian para guru berkoordinasi dengan para orang tua siswa.

“Semua dilakukan melalui rapat daring.  Misalnya, untuk menghindari kerumunan, kantin sekolah ditutup, berarti para orang tua wajib membawakan bekal makanan anak-anaknya. Termasuk orang tua mulai melatih anak menggunakan masker. Itu semua harus dikoordinasi dan disosialisasikan,” tegas Retno.

Sementara itu pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menyatakan kesetujuannya dengan keputusan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan tahun ajaran baru pada Juli 2020.

“Sekolah ya jangan ditunda mulainya. Buat apa lama-lama libur? Libur sekarang pun gak bisa ke mana-mana. Biarkan saja tetap belajar, tetapi tidak perlu tatap muka dulu. Diperbaiki saja konsep PJJ Daringnya,” kata Indra, saat dihubungi terpisah.

Indra juga menyatakan perlu diadakan evaluasi berbasis data untuk menciptakan suatu kebijakan. “Misalnya, kajian akses terhadap gawai, sinyal, kuota yang dibutuhkan dalam proses PJJ,” tandasnya.

Dan, tentunya juga harus diperhatikan tentang kompetensi staf pengajar dalam mengaplikasikan sistem PJJ kepada murid, sehingga pembelajaran bisa berlangsung efektif.

“Mungkin bisa diberikan insentif bagi para tenaga honorer yang mau berkarya. Dan, wajib juga untuk meningkatkan kompetensi pengajar selama masa liburan ini,” pungkasnya.