FSGI Sarankan PJJ Diperpanjang hingga Desember

JAKARTA – Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan beberapa catatan khusus terkait persiapan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 dan kesiapan sekolah untuk segera dibuka (diaktifkan) kembali di tengah kebijakan normal baru. 

Satriwan Salim, Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) berpendapat, jika wacana pembukaan sekolah pada pertengahan Juli 2020 harus dipikirkan matang-matang, tidak tergesa-gesa, dan harus memperhatikan data terkait penanganan Covid-19 di tiap wilayah. Serta menuntut koordinasi, komunikasi, dan validitas data yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Satriwan, jika kondisi penyebaran Covid-19 masih tinggi, sebaiknya opsi memperpanjang metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah yang terbaik. Mesti dipahami juga, bahwa perpanjangan pelaksanaan PJJ tidak akan menggeser Tahun Ajaran Baru 2020/2021. Artinya, Tahun Ajaran Baru tetap dimulai pertengahan Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya. Hanya pembelajaran dilaksanakan masih dengan metode PJJ.

Satriwan menyampaikan, FSGI memiliki beberapa catatan masukan untuk menjadi perhatian pemerintah. Pertama, FSGI berpandangan bahwa keselamatan dan kesehatan siswa dan guru adalah yang utama, menjadi prioritas. Mengingat kasus-kasus seperti di Perancis, Finlandia, Korea Selatan, dan lainnya. Guru dan siswa menjadi korban positif Covid-19 setelah sekolah dibuka (diaktifkan) kembali pascapandemi.

“Tak menutup kemungkinan, ini bisa terjadi di Indonesia. Jangan sampai sekolah dan madrasah menjadi kluster terbaru penyebaran Covid-19. Apalagi, ada fakta di sejumlah negara yang menunjukkan perkembangan ancaman penyebaran Covid-19 gelombang ke-2. Ini akan sangat menakutkan bagi siswa, orang tua, dan guru,” katanya melalui jejaring sosial Whatsapp, Sabtu (30/5/2020).

Ke dua, terkait komunikasi, koordinasi, dan pendataan terkait penyebaran Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah harus diperbaiki.

Sejauh ini, FSGI melihat koordinasi dan komunikasi yang buruk antara pusat dan daerah, seperti terlihat dalam pendataan Bansos. Ini penting dilakukan, sebab pemerintah daerah adalah yang paling memahami daerah tersebut.

“Maka, kami mendukung pernyataan Nadiem Makarim yang menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19 terkait mana wilayah yang benar-benar zona hijau dan yang tidak,” jelasnya.

Tentu, kata Satriwan, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tak kalah penting juga, yaitu informasi mengenai siapa yang berwenang menetapkan sekolah dibuka. Baru-baru ini, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menetapkan pertengahan Juli nanti sekolah-sekolah akan diaktifkan kembali.

“Padahal, di sisi lain pemerintah pusat belum memutuskan. Alhasil para siswa, guru, dan orang tua pun, bingung. Ini yang mesti segera dibenahi. Jangan sampai daerah berjalan sendiri-sendiri, membuka sekolah Juli tanpa koordinasi dengan pusat, yang akan mengorbankan siswa dan guru,” tegasnya.

Ke tiga, seandainya komunikasi, koordinasi, dan pendataan sudah benar-benar valid dan meyakinkan, sehingga pemerintah membuka sekolah pada pertengahan Juli di Zona Hijau, misalnya, FSGI meminta dinas pendidikan dan sekolah harus menyiapkan berbagai sarana kesehatan pendukung.

Sekolah harus menyiapkan hand sanitizer di tiap ruangan, sabun cuci tangan, perbanyak keran cuci tangan, semua warga sekolah wajib mengenakan masker, penyediaan APD di UKS/klinik sekolah, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Kemdikbud harus segera membuat Pedoman Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dikombinasikan dengan Protokol Kesehatan. Sebab, MPLS kali ini akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Ke empat, Satriwan mengatakan, agar kondisi benar-benar aman dan sehat, maka opsi yang patut dipilih Kemdikbud dan Kemenag adalah dengan memperpanjang masa PJJ selama 1 semester ke depan sampai akhir Desember, atau setidaknya sampai pertengahan semester ganjil (akhir September). Ini bertujuan agar sekolah benar-benar bersih dan terjaga dari sebaran Covid-19.

Data menunjukkan, grafik penyebaran Covid-19 di beberapa daerah sudah menunjukkan penurunan (melandai).

Satriwan menambahkan, Kemdikbud dan Kemenag wajib membuat evaluasi terhadap pelaksanaan PJJ yang sudah dilaksanakan selama 3 bulan, demi perbaikan PJJ ke depan. Termasuk tindak lanjut desain Kurikulum Darurat yang adaptif dari Kemdikbud.

“FSGI mengapresiasi Kemenag dalam hal ini yang sudah membuat desain Kurikulum Darurat selama krisis pandemi, sesuai rekomendasi FSGI beberapa waktu lalu di depan Menteri Agama,” katanya.

Ke lima, memulai tahun ajaran baru pada pertengahan Juli 2020 dan membuka kembali sekolah adalah dua  topik berbeda. Tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada Juli, tetapi opsi membuka sekolah aktif kembali tak mesti juga dilakukan pada pertengahan Juli seperti diuraikan sebelumnya.

“Karena itu, usulan agar tahun ajaran baru diundur ke Januari 2021 akan berisiko dan berdampak besar terhadap sistem pendidikan nasional, eksistensi sekolah swasta, pendapatan/kesejahteraan guru swasta, psikologis siswa, dan sinkronisasi dengan Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri,” jelasnya.

Satriwan menambahkan, bagi FSGI ada risiko ekonomi yang besar jika tahun ajaran baru diundur menjadi Januari 2021. Sekolah swasta akan terancam keberadaannya. Sebab, selama 3 bulan PJJ ini, para orang tua sudah tak mau dan mampu bayar SPP. Ada fenomena meningkatnya tunggakan SPP orang tua kepada sekolah di masa krisis pandemi ini, karena dampak ekonomi Covid-19 bagi keluarga. Orang tua menilai pengeluaran sekolah tak besar, sebab tak lagi pakai fasilitas sekolah selama PJJ. Maka, mereka membayar SPP separuh, dan ini berimplikasi kepada gaji guru swasta.

“Laporan ke kami sudah banyak sekolah swasta di Jabodetabek yang memotong gaji gurunya sampai 50 persen. Misal, sekolah SMK di Jakarta Utara, SMA di Jakarta Timur, SMP di Bogor, SD di Tangerang,” ungkapnya.

Satriwan juga menyampaikan, pilihan jalan tengah yang relatif baik adalah dengan memulai tahun ajaran baru 2020/2021 pada Juli 2020, dengan memperpanjang PJJ sampai 1 semester ke depan, atau setidaknya sampai September 2020. Demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan siswa, guru, dan orang tua.