Bupati Purbalingga Ingatkan Bansos Bisa Picu Konflik

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, mengaku jika penyaluran berbagai macam bantuan sosial sangat sensitif, sehingga diharapkan semua pihak mampu menahan diri dan tidak sampai menumbuhkan konflik sosial.

“Terkadang ada tetangga yang mendapat bansos, sementara sebelah rumah tidak mendapat, akhirnya muncul protes berkepanjangan. Bansos ini memang sensitif dan bisa memicu konflik antartetangga, bahkan konflik sosial yang lebih besar,” katanya, Jumat (22/5/2020).

Untuk mengantisipasi gejolak sosial yang muncul, Bupati Purbalingga meminta agar para camat dan kepala desa serta lurah terus berkoordinasi, supaya penyaluran bansos tepat sasaran dan diberikan kepada yang membutuhkan.

Munculnya konflik, lanjutnya, sebagian besar disebabkan ada warga kurang mampu yang tidak mendapat bantuan, sementara warga yang mampu justru mendapat bantuan.

Lebih lanjut Bupati yang biasa disapa Tiwi ini menjelaskan, Purbalingga menerima lima macam bansos, sehingga bagi warga yang tidak mendapat bansos dari Kementerian Sosial, misalnya, masih bisa diusahakan mendapat bansos dari lainnya. Banyaknya bansos ini seharusnya bisa meminimalkan konflik.

“Jika ada yang belum menerima dan termasuk warga tidak mampu, bisa diusulkan melalui bantuan Dana Desa atau bansos dari Provinsi Jawa Tengah atau bisa juga bansos dari kabupaten,” jelasnya.

Tiwi mengakui, jika usulan calon penerima bansos kabupaten, ternyata membludak. Semula pemkab menyiapkan untuk 36.350 Kepala Keluarga (KK), namun ternyata total usulan dari seluruh desa mencapai 55.000 KK.

Sementara yang ter-cover bansos dari provinsi hanya 38.113 KK, dari rencana perkiraan semula 43.542 KK. Bansos kabupaten dan provinsi berupa sembako senilai Rp200.000 dan akan diberikan tiga kali.

“Tentu saja kita tidak mungkin menyetujui seluruh usulan dari desa, karena kuota yang dipersiapkan sekitar 36.350 KK. Jika nanti masih ada KK miskin di desa dan belum mendapat bantuan, desa bisa memberikan melalui dana desa, namun tetap harus dengan persetujuan bupati,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KB PP PA) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, mengatakan jumlah penerima bansos dari provinsi memang berkurang dari usulan yang diberikan. Mengingat ada verifikasi dari provinsi yang melaksanakan intruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jumlah calon penerima bansos provinsi berkurang setelah adanya sinkronisasi nomor Kartu Keluarga (KK) yang tidak valid, data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun, jika dibanding dengan Kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap, Kabupaten Purbalingga, termasuk paling banyak menerima bansos provinsi,” ungkapnya.

Bansos dari provinsi akan dibagikan mulai hari ini dan untuk bansos dari kabupaten sudah dibagikan mulai Selasa lalu secara bertahap.