Banyak Penyandang Disabilitas di Padang Belum Terdata Bansos Covid-19

PADANG – Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Kota Padang, Sumatera Barat, Icun Sulhadi, menyebutkan, sebagian besar anggota disabilitas yang tergabung dalam PPDI Padang merupakan keluarga kurang mampu.

Ia mengakui dengan jumlah PPDI Padang yang telah mencapai ribuan, dan bisa dikatakan cukup banyak yang belum terdata dengan baik untuk menerima bansos dampak Covid-19. Kondisi ini membuatnya tidak merasa tenang, mengingat wabah Covid-19 ini turut berdampak kepada kehidupan mereka.

Icun Sulhadi menjelaskan, cukup banyak terutama untuk anak-anak dari keluarga disabilitas yang sedang dalam pendidikan, dan mereka rata-rata dari keluarga kurang mampu. Bahkan masih banyak bagi yang belum terdata oleh Program Keluarga Harapan (PKH).

“Saat ini mereka belum menerima bantuan langsung tunai (BLT). Sudah banyak yang cerita dan bertanya juga, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berharap pemerintah bisa mendata kami-kami dari disabilitas ini,” katanya, Jumat (15/5/2020).

Bicara soal pekerjaan, rata-rata anggota disabilitas banyak bekerja dan bergerak di bidang usaha jasa dan informal, seperti pijat, pertukangan, tenaga seni dan bangunan. Sekarang, lagi dalam suasana wabah Covid-19, usaha-usaha yang dijalani itu jadi terganggu.

“Saya perkirakan hampir semua disabilitas ini terdampak Covid-19. Karena usaha jasa informal juga terhimbas. Saat ini tidak ada kegiatan usaha jasa yang berjalan baik,” ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, yang datang menemui Ketua PPDI Kota Padang Icun Sulhadi, mengaku terkejut adanya kondisi para disabilitas yang ternyata tidak terdata dengan baik, sebagai penerima bansos Covid-19 tersebut

“Kita merasa prihatin masih ada masyarakat kita yang terdampak penanganan wabah Covid-19 belum mendapat bantuan sosial terutama kawan-kawab disabilitas,” ujar Nasrul Abit.

Menurutnya, bicara soal data, kadang terlalu banyak masalah, akan tetapi soal para disabilitas itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan minta Dinas Sosial Provinsi, untuk melakukan verifikasi data sebelum disampaikan ke pemerintah pusat.

“Data disabilitas, tuna netra, tuna rungu dan lain-lain. Hal ini tentunya sudah ada di provinsi. Hal ini perlu dilakukan verifikasi kembali, dengan dinas sosial kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Wagub menilai, para disabilitas merupakan orang-orang yang dinilai layak untuk mendapatkan bansos dampak Covid-19 ini. Sebab, sesuai yang dijelaskan oleh Icu Sulhadi tersebut, banyak para disabilitas yang merupakan keluarga kurang mampu.