Kebijakan di Rumah Saja, Pemprov Sumbar Antisipasi Kemiskinan Baru

Gubernur menyebutkan, sejauh ini Pemprov Sumatera Barat menyediakan dana sebesar Rp25 miliar, dan dana itu berasal dari berbagai sumber anggaran. Dana yang ada itu, nantinya akan dibagi untuk membantu pelaku UMKM yang alami keterpurukan, pekerja buruh, dan bagi warga yang berpenghasilan rendah.

Namun, soal rincian berapa masing-masing warga yang akan dibantu, Pemprov Sumatera Barat, masih mengkaji tentang kepastian data-data masyarakat yang dinilai layak untuk mendapatkan bantuan itu. Sejumlah OPD di Sumatera Barat akan membahas tentang data-data tersebut, termasuk Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Sumatera Barat.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Sumatera Barat, Zaenuddin mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengkaji situasi alokasi anggaran yang bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 bagi yang tidak berdampak langsung, seperti halnya sisi ekonomi masyarakat.

“Soal wabah virus ini, yang berdampak langsung, dan ada yang tidak berdampak langsung. Kalau yang berdampak langsung telah ada penanganan oleh BNPB terutama di sisi kesehatannya. Nah untuk yang tidak langsung, seperti ekonomi ini, kita di daerah yang mencari solusinya,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa kebijakan merumahkan warga, jelas telah memberikan dampak kepada ekonomi UMKM. Meski ada yang tetap membuka usaha, tapi jualan tidak laku, apalagi untuk UMKM yang benar-benar telah mengambil langkah menutup sementara usahanya, maka kebutuhan untuk keluarga di rumah, menjadi pertimbangan.

“Kita tidak ingin, akibat kebijakan ini, malah menimbulkan munculnya situasi angka kemiskinan yang mengejutkan. Artinya bisa saja ada terjadi kemiskinan baru, karena roda perekonomian lagi terkendala,” tegasnya.