Slamet menegaskan, bahwa pencapaian target ekspor udang sebesar 250 persen, KKP telah mendorong pengembangan kawasan budi daya udang berbasis kawasan di berbagai daerah melalui model kerja sama dengan Pemda setempat.
“KKP melakukan model pengembangan budi daya udang berkelanjutan berbasis kawasan di berbagai daerah, dan hasilnya sangat memuaskan dengan produktivitas mencapai 40 ton per hektare,” jelasnya.
Daerah tersebut antara lain di Pasangkayu-Sulawesi Barat, Kabupaten Buol-Sulawesi Tengah, Aceh Tengah. Model ini akan terus diadopsi di daerah-daerah potensial, terutama di Indonesia bagian Tengah hingga Timur.
Diketahui sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menyetujui usulan KKP dalam merealokasi anggarannnya. Salah satu yang diperkuat adalah Subsektor Perikanan Budi Daya yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp300 miliar.
Dengan demikian, anggaran untuk subsektor ini menjadi Rp1,03 triliun, dari semula Rp739,57 miliar. Realokasi anggaran tersebut diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.
“Tentu ini menjadi tambahan energi bagi kami untuk lebih mengoptimalkam berbagai program strategis yang telah direncanakan,” tegas Slamet.
Dia menambahkan, anggaran tersebut akan difokuskan langsung dalam mengakselerasi pengembangan industri budi daya nasional, khususnya untuk komoditas berbasis ekspor.
Subsektor perikanan budi daya dituntut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, dan tentu harus didorong dengan peningkatan devisa ekspor.
Sebelumnya pula, Menteri Edhy dalam keterangannya mengatakan penambahan anggaran untuk subsektor perikanan budi daya sebagai bentuk komitmen KKP untuk memperkuat subsektor ini.