KKP Perkuat Daya Saing Produk Akuakultur dengan ‘GAP’

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku siap menghadapi tantangan akuakultur pada 2020 yang diprediksi akan makin besar.

“Tantangan yang perlu dihadapi saat ini, yakni dinamika persaingan pasar perdagangan global yang menuntut lebih cepat mengambil peluang melalui strategi efektif,” ujar Slamet Soebjakto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, dalam rilis yang diterima Cendana News, Sabtu (29/2/2020).

Menghadapi dinamika persaingan pasar global kian ketat, KKP terus mendorong penguatan daya saing produk akuakultur melalui konsistensi penerapan prinsip Good Aquaculture Practices (GAP). Indonesia masih tercatat sebagai negara dengan kepatuhan yang cukup baik, sehingga hingga saat ini belum ada penolakan terhadap produk akuakultur di negara buyer.

“Saat ini tim audit dari Uni Eropa akan melakukan penilaian kesesuaian di lapangan, untuk memastikan konsistensi dalam menerapkan GAP. Tentu kita berharap tidak ada temuan mayor, sehingga produk kita tetap diterima”, ungkap Slamet.

Komoditas lainnya yang akan didorong dalam waktu dekat, menurut Slamet adalah patin. Permintaan patin dari Arab Saudi belum bisa terpenuhi 100 persen, karenanya KKP akan membangun industri patin incorporated di daerah Merah Mata, Sumatra Selatan.

KKP telah menyiapkan berbagai program  pengembangan industri budi daya  berorientasi ekspor, dan untuk menopang ketahanan pangan nasional meliputi pengembangam kawasan budi daya udang berkelanjutan, kawasan budi daya rumput laut, kawasan budi daya patin, kawasan budi daya ikan hias.

Slamet menegaskan, bahwa pencapaian target ekspor udang sebesar 250 persen, KKP telah mendorong pengembangan kawasan budi daya udang berbasis kawasan di berbagai daerah melalui model kerja sama dengan Pemda setempat.

“KKP melakukan model pengembangan budi daya udang berkelanjutan berbasis kawasan di berbagai daerah, dan hasilnya sangat memuaskan dengan produktivitas mencapai 40 ton per hektare,” jelasnya.

Daerah tersebut antara lain di Pasangkayu-Sulawesi Barat, Kabupaten Buol-Sulawesi Tengah, Aceh Tengah. Model ini akan terus diadopsi di daerah-daerah potensial, terutama di Indonesia bagian Tengah hingga Timur.

Diketahui sebelumnya, Komisi IV DPR RI telah menyetujui usulan KKP dalam merealokasi anggarannnya. Salah satu yang diperkuat adalah Subsektor Perikanan Budi Daya yang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp300 miliar.

Dengan demikian, anggaran untuk subsektor ini menjadi Rp1,03 triliun, dari semula Rp739,57 miliar. Realokasi anggaran tersebut diusulkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI.

“Tentu ini menjadi tambahan energi bagi kami untuk lebih mengoptimalkam berbagai program strategis yang telah direncanakan,” tegas Slamet.

Dia menambahkan, anggaran tersebut akan difokuskan langsung dalam mengakselerasi pengembangan industri budi daya nasional, khususnya  untuk komoditas berbasis ekspor.

Subsektor perikanan budi daya dituntut untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, dan tentu harus didorong dengan peningkatan devisa ekspor.

Sebelumnya pula, Menteri Edhy dalam keterangannya mengatakan penambahan anggaran untuk subsektor perikanan budi daya sebagai bentuk komitmen KKP untuk memperkuat subsektor ini.

Menteri Edhy menegaskan, penguatan subsektor perikanan budi daya merupakan salah satu amanat yang diberikan kepala negara terhadap dirinya.