MK Tolak Uji Materiil UU Keterbukaan Informasi Publik

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan uji materiil UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Karena pembatasan 14 hari kerja yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14/2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian harus dimulai satu hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi.

“Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman, saat sidang pengucapan putusan uji materiil UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Ruang Sidang Pleno, Gedung MK, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Menurut Mahkamah terhadap dalil Pemohon tersebut, Pasal 28F UUD 1945 menjamin bahwa hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Sehingga setelah mempelajari seksama permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta adanya perbedaan waktu untuk memulai upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang cukup mencolok.

“Ada permohonan sengketa informasi publik yang penyelesaian sengketanya baru dimulai 10 bulan sejak permohonan diregistrasi. Kemudian ada juga permohonan sengketa informasi publik yang penyelesaian sengketanya baru dimulai 16 bulan sejak permohonan diregistrasi. Demikian halnya dengan waktu dimulainya upaya penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi yang juga bervariasi,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbanigsih.

Berdasarkan fakta itulah, Mahkamah menilai perbedaan waktu penyelesaian sengketa informasi publik, persoalannya ternyata terletak pada pelaksanaan upaya penyelesaian yang seharusnya dalam tenggat waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterima berkas permohonan yang telah diregistrasi.

“Dengan demikian pembatasan 14 hari kerja yang ditentukan dalam norma Pasal 38 ayat (1) UU No.14 Tahun 2008 sudah tegas bahwa proses penyelesaian harus sudah dimulai satu hari kerja setelah permohonan diterima dan diregistrasi. Pembatasan demikian dimaksudkan agar penyelesaian sengketa informasi publik sejalan dengan asas penyediaan dan layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana,” paparnya.

Oleh karena itulah, menurut Mahkamah, adanya persoalan berlarutnya proses penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana dicontohkan Pemohon adalah persoalan implementasi yang seharusnya tidak boleh terjadi dan bukan disebabkan inkonstitusionalnya norma yang dimohonkan pengujian.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tegasnya.

Sebelumnya, Pemohon melakukan pengujian Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait tenggat waktu pelaksanaan mediasi dan/atau ajudikasi pada Komisi Informasi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam petitum, Pemohon meminta Mahkamah agar berlakunya Pasal 38 ayat (1) UU KIP bertentangan dengan UUD 1945.

Pemohon mendalilkan Pasal 38 ayat (1) UU No. 14/2008 telah menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya karena ada ketidakjelasan mengenai waktu dimulainya proses penyelesaian sengketa.