DPRD DKI-Gubernur Beda Pandangan Terkait TGUPP

“Fraksi PDI Perjuangan melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional gubernur,” ungkap Jhonny saat menyampaikan pemandangan umum.

Dia meminta anggaran TGUPP dihapus sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari RAPBD 2020 dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur.

Sedangkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Antony Winza Prabowo mengatakan belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan kinerja TGUPP selama ini. Oleh sebab itu Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi.

“Belum ada laporan pertanggungjawaban kagiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP dikurangi,” sebutnya.

Senada dengan Fraksi Partai Golkar Judistira Hermawan DPRD DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur TGUPP hanya membebani APBD. Sehingga dia meminta Anies evaluasi TGUPP.

“Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta,” tutup Judistira.