DPRD DKI-Gubernur Beda Pandangan Terkait TGUPP

JAKARTA — Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta menyoroti beberapa kebijakan Pemprov DKI terkait program dan penganggarannya yang dinilai tidak efisien atau tepat.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) mengendalikan pelaksanaan program. Selain itu memastikan kegiatan strategis daerah terlaksana.

“Ya jadi seluruh kegiatan kita itu untuk memastikan agar kegiatan strategis daerah itu benar-benar terlaksana di level nasional,” kata Anies usai mendengarkan pandangan fraksi atas RAPBD DKI 2020 di dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019) malam.

Selain memastikan kegiatan strategis daerah tersebut agar terlaksana, juga menggawasi serapan anggaran sesuai target dan program, supaya serapan tersebut berjalan baik.

“Itu adalah hasil kerja pengawasan internal monitoring program. Jadi begitu Anda melihat serapan kami terkendali dengan baik, itulah hasil kerja,” kata Anies.

Menurut Anies dengan begitu serapan Pemprov DKI terkendali dengan baik. Ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi berjalan baik.

“Jadi begitu Anda melihat serapan, kita terkendali dengan baik, itulah hasil kerja (TGUPP). Jadi kalau Dinas mereka punya programnya, kalau ini adalah pada pengendalian pelaksana program, ketika pelaksanaan program terlaksana dengan baik artinya fungsi-fungsi itu berjalan, karena memang ini adalah deliveri unit,” ungkapnya.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak, menyoroti anggaran TGUPP. Dia menilai, TGUPP harusnya memakai anggaran operasional gubernur saja.

“Fraksi PDI Perjuangan melihat kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh kehadiran TGUPP. Oleh sebab itu, kami meminta agar anggaran TGUPP dihapuskan dan memakai dana operasional gubernur,” ungkap Jhonny saat menyampaikan pemandangan umum.

Dia meminta anggaran TGUPP dihapus sebesar Rp 19,8 miliar dicoret dari RAPBD 2020 dan anggarannya dialihkan memakai dana operasional gubernur.

Sedangkan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Antony Winza Prabowo mengatakan belum ada laporan pertanggungjawaban kegiatan kinerja TGUPP selama ini. Oleh sebab itu Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP perlu dihapus atau dikurangi.

“Belum ada laporan pertanggungjawaban kagiatan yang menuliskan keluaran atau hasil yang jelas dari kegiatan ini. Fraksi PSI menilai anggaran TGUPP dikurangi,” sebutnya.

Senada dengan Fraksi Partai Golkar Judistira Hermawan DPRD DKI Jakarta mengatakan Tim Gubernur TGUPP hanya membebani APBD. Sehingga dia meminta Anies evaluasi TGUPP.

“Fraksi Partai Golkar meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas dan fungsi TGUPP, termasuk evaluasi jumlah anggota TGUPP yang menurut hemat kami jumlahnya terlalu banyak sehingga mengakibatkan tidak efektif dalam bekerja dan membebani APBD DKI Jakarta,” tutup Judistira.