Bawaslu: Animo Warga Jabar Melapor Pelanggaran Pemilu Menguat

BEKASI — Animo masyarakat Jawa Barat untuk melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah mulai muncul dan menguat. Hal tersebut sesuai data pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Dari 942 pelanggaran Pemilu 2019 se-Jawa Barat, 620 adalah temuan Bawaslu dan 322 dari laporan masyarakat,” kata Lolly Suhenti, Koordinator Divisi Humas Antar Lembaga, Bawaslu Jabar kepada Cendana News, di sela Rapat evaluasi dan refleksi di Bekasi, Jumat (20/12/2019).

Dikatakan, dalam konteks Pengawasan sesuai data tersebut tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu animo untuk melaporkan sudah muncul dan menguat.

Menurutnya, saat ini di Kota Bekasi 2020 tidak ada giat Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini memiliki kesempatan cukup untuk menyemai benih kesadaran partisipasi ke berbagai jajaran seperti sekolah atau ke kantong masyarakat seperti posyandu, kelompok ronda atau kelompok hobi mensosialisasikan pengawasan Pemilu sebagai persiapan menyambut 2024.

“Sebaiknya bagi daerah yang tidak memiliki agenda pilkada 2020 memanfaatkan kesempatan inik sebaik mungkin melakukan pendidikan pengawasan partisipasi,” tandasnya.

Dia mengatakan, Bawaslu Jabar saat ini sudah memiliki 1.887 kader pengawas partisipatif pemilu se Jabar dari alumni SKPP. Kader tersebut mewakili berbagai tempat dan komunitas dan nanti akan jadi vokal poin penyambung Bawaslu di tengah masyarakat.

“Kalau dulu sosialisasi tidak boleh politik uang saat menjelang kampanye. Mereka harus menjelaskan bahwa money politic tidak sekedar uang dalam amplop, tapi juga janji ketika terpilih akan memberi a,b, atau c,” tukasnya.

Dikatakan, politik uang dan ujaran kebencian tidak bisa dituntaskan dalam waktu cepat, harus dituntaskan dalam waktu lama karena membangun kesadaran.

“Untuk delapan wilayah di Jabar yang sudah melaksanakan Pilkada, alumni SKPP sudah mulai memperaktikkan di lapangan benih partisipasi uji coba,” pungkasnya mengatakan daerah yang tidak melaksanakan Pilkada tentunya relevan masanya menanam.

Sementara Kordiv Pengawasan Bawaslu Kota Bekasi, Ali Mahyail menyampaikan, rapat evaluasi dan refleksi pengawasan partisipatif melibatkan organisasi lintas agama.

“Tujuan kegiatan ini, tidak lain mencari masukan dan refleksi dalam pengawasan yang sudah dilaksanakan sebagai bahan masukan dan pencerahan terkait pengawasan,”ucapnya.