PHI Minta Korporasi Bantu Warga Terdampak Karhutla

“Pemerintah dan pemilik konsesi yang lahannya terbakar harus bertanggung jawab memberikan bantuan air bersih, layanan kesehatan, dan bantuan lainnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, lemahnya pengawasan pemerintah atau aparat berwenang pada kawasan konsesi hutan, perkebunan rakyat, dan lahan gambut, mengakibatkan penanganan karhutla pada musim kemarau ini tidak mengalami kemajuan bahkan cenderung semakin memburuk.

Jika pemerintah lebih peduli dan mau melakukan koordinasi antarinstitusi agar bereaksi cepat menanggulangi karhutla, bencana kabut asap bisa dihindari dan masyarakat tidak banyak yang menjadi korban, ujar aktivis lingkungan itu.

Dampak karhutla di sejumlah daerah Sumsel mengakibatkan udara Kota Palembang dan sekitarnya terpapar asap, menurut dia, ini merupakan salah satu praktik pelanggaran terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat.

Sementara Kadinkes Palembang, dr. Letizia, mengatakan pihaknya mengimbau warga setempat agar meningkatkan penggunaan masker untuk meminimalkan kontak langsung dengan asap dampak karhutla untuk menghindari infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain menggunakan masker, untuk menghindari ISPA dan gangguan kesehatan lainnya akibat udara tercemar asap karhutla, warga diimbau untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Menghadapi kondisi udara yang kurang baik akhir-akhir ini, pihaknya berupaya melakukan kegiatan yang dapat melindungi warga kota ini dari gangguan kesehatan akibat asap.

Warga Palembang yang terdampak asap karhutla pada tahun lalu cukup banyak, ada 4.000 lebih balita dan orang dewasa terserang ISPA. “Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan pada musim kemarau 2019 ini bisa diminimalkan,” ujar kadinkes.