Pemindahan IKN, Emil Salim: Pemerintah Perlu Belajar dari ORBA

Pak Harto pun menjawab kembali dengan bijaksana. “Lho, kalau janji saya keliru dan negara ini dikorbankan, lebih baik saya cabut ucapan saya demi kemajuan perbaikan bangsa. Srett…Beliau tanda tangan mencabut larangan devaluasi. Devaluasi dijalankan, rupiah selamat,  ekonomi selamat,” ungkap Emil.

Menurutnya, terkadang Presiden bisa membuat penilaian yang keliru, tapi kewajiban orang yang mengerti untuk membantu Presiden mengoreksi penilaian yang keliru itu.

Terkait pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan, menurutnya, para ekonom juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, melihat alasan pemindahan tersebut yang tidak tepat dalam memajukan ekonomi Indonesia.

“Saya berada dalam kondisi demikian. Terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan, saya mempertanyakan logikanya di mana,”  tukas mantan menteri Pembangunan dan Lingkungan di era Orba ini.

Emil mengaku, dirinya sudah menerima makalah paper BAPPENAS tentang pemindahan Ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Dengan alasan tersaji, karena sekitar 75 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan terbesar di Jakarta.

Pertumbuhan PDRB Jawa 58,49 persen PDRB nasional, dan pertumbuhan ekonomi Jawa 5,6 persen, lebih tinggi dari daerah lain.

Pulau Jawa mengalami krisis kesediaan air bersih, ancaman gempa, rawan banjir, tanah turun, muka air laut naik, kualitas air sungai tergenang, dan kemacetan transportasi.

“Saya baca makalah BAPPENAS tentang pemindahan ibu kota, dan saya anggap keliru. Maka, saya merasa perlu untuk memohon kepada Presiden Jokowi, untuk bisa mendengar opsi lain. Seperti zaman Orba, Pak Harto dikasih pilihan opsi,” ujarnya.