Pembangunan Lokal Baru SMPN 3 Waigete Direncanakan Tahun ini
Redaktur: ME. Bijo Dirajo
MAUMERE — Pemerintah kabupaten Sikka melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) akan membangun 3 ruang kelas baru SMPN 3 Waigete yang selama ini merupakan bangunan darurat dan kondisinya sangat memprihatinkan.
Dua ruang kelas darurat dan sebuah ruangan guru beratap ilalang dan berdinding bambu belah rubuh diterjang angin kencang 14 Februari 2019. Para murid pun terpaksa belajar di 2 ruang kelas yang ada di bagian belakang dimana siswa dua kelas digabung jadi satu kelas.
“Tahun ini akan dibangun melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk 3 ruangan kelas baru. Ruang kelas permanen dan konsultan perencana sudah turun ke lokasi sekolah dan bertemu pihak sekolah,“ sebut Plt.Kadis PKO kabupaten Sikka, Yosef benyamin, SH, Kamis (4/4/2019).
Dikatakan Yosef, perencanaan detailnya juga sudah dibuat oleh konsultan perencana. Kepala sekolah SMPN 3 Waigete juga sudah dipanggil untuk membicarakan rencana pembangunan ruang kelas dimaksud.
“Untuk tahun 2019 ini kami akan fokus untuk pembangunan ruang kelas terlebih dahulu. Untuk fasilitas lainnya termasuk kebutuhan sekolah akan dianggarkan lagi nanti,” ungkapnya.
Ketua Komite Sekolah SMPN 3 Waigete, Barnabas Kornelis juga mengakui memang pemerintah sudah menjanjikan akan melakukan pembangunan ruang kelas baru. Pihaknya berharap agar segera dibangun sebab untuk tahun ajaran baru nanti sudah ada kelas 3.
“Kasihan nanti kalau belum ada kepastian dan diakui maka anak kelas 3 akan mengikuti ujian nasional di sekolah lain,” ungkapnya.
Dikatakan Kor sapaannya, pihaknya memang secara swadaya membangun sekolah SMPN3 Waigete. Semua orang tua murid dan warga bergotongroyong membangun 4 ruang kelas dan sebuah ruang guru.
Kepala sekolah SMPN 3 Waigete, Hendrikus Seda mengakui, sejak didirikan secara swadaya oleh masyarakat tanggal 17 Juli 2017, status SMPN 3 waigete di dusun Klahit desa Watudiran kecamatan Waigete kabupaten Sikka belum mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
“Kami belum terdaftar dan baru tahap pengusulan saja dan sampai saat ini belum mendapatkan Nomor Pokok Sekolah Nasional. Ini yang membuat sekolah kami tidak mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), semua data guru dan murid bisa tercover di pemerintah pusat,” sebutnya.
Usulan sudah disampaikan ke dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) kabupaten Sikka. Jawaban dari dinas PKO melalui Kepala Bidang Pendiidkan Manengah, Muhammad Arifin, pihaknya masih menunggu informasi balik dari pusat.
“Ini yang membuat biaya insentif guru dan operasional sekolah murni berasal dari orang tua murid atau komite sekolah. Dinas PKO sudah mengetahui keberadaan sekolah ini. Biasanya 2 tahun berdiri sekolah sudah mendapatkan NPSN,” tuturnya.
Hendrik menyebutkan, pihaknya kuatir sebab tahun 2019 sudah ada kelas 9 sehingga tahun 2020 sudah ada siswa yang mengikuti ujian nasional. Kalau belum terdaftar di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentu tidak bisa melaksanakan ujian nasional di sekolah ini.
“Nanti kami akan melaksanakan ujian nasional di sekolah mana?. Apalagi sekolah terdekat saja jaraknya sangat jauh sekali di Watubala kecamatan Waigete. Ini pasti menyulitkan anak murid,” tanyanya.