Pemprov Sumbar Dorong Sekolah Siaga Bencana

Editor: Koko Triarko

PADANG – Wilayah Provinsi Sumatra Barat yang merupakan daerah gudangnya bencana, membuat pemerintah setempat terus berupaya menciptakan masyarakat yang siaga bencana, termasuk sekolah-sekolah. Pemprov Sumatra Barat menganggap perlu adanya kesiapsiagaan di setiap sekolah yang ada.

Wakil Gubernur Sumatra Barat, Nasrul Abit, mengatakan dampak bencana meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik moril maupun materil. Termasuk sarana pendidikan, sehingga proses belajar mengajar juga terganggu, dan menimbulkan korban jiwa terhadap peserta didik.

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit/ Foto: M Noli Hendra

Kejadian tersebut tentunya sangat memprihatinkan semua pihak, terutama karena para pelajar adalah generasi penerus bangsa.

“Daerah Sumatra Barat, memang merupakan kawasan rawan bencana, dan bukan sesuatu hal yang harus ditakuti atau disesali, tapi harus menjadi pemicu semangat bagi kita untuk tumbuh dan tangguh dalam segala hal. Ini juga perlu diterapkan bagi sekolah-sekolah, melalui bimbingan Teknis Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) bagi kepala sekolah, guru SLTA sederjat,” katanya, Kamis (21/3/2019).

Nasrul melihat, kejadian bencana yang terjadi selama ini, dapat menyadarkan semua orang, bahwa betapa pentingnya penerapan kesiapsiagaan bencana kepada sekolah-sekolah, atau satuan pendidikan lainnya, yang tangguh dalam menghadapi risiko bencana. Untuk mencapai ketangguhan sekolah, setidaknya ada tiga pilar yang menjadi perhatian.

Pertama, aspek bangunan dan fasilitas sekolah, kedua aspek manajemen bencana di sekolah, dan ketiga aspek pendidikan pengurangan risiko bencana (PRB) di sekolah.

Bencana gempa bumi, tsunami dan bencana hidrometeologi, tinggi kejadian di Sumatra Barat, merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindari dari pergerakan tiga lempeng Indo-Australia, dengan lempeng Eurasia di lokasi Mentawai (Megathrust Mentawai Fault System), serta Sumatera Fault System (sesar Sumatra).

Begitu juga faktor iklim cuaca yang cukup dinamis, curah hujan yang tinggi dan lebat di musim penghujan, membuat Sumatra Barat sering dilanda banjir, banjir bandang dan longsor.

Sementara bila terjadi musim kemarau,  di berapa daerah terjadi kekeringan. Ada beberapa posisi sekolah di Sumatra Barat yang masuk di kawasan rawan banjir dan longsor.

“Kedua faktor geologis dan hidrologis merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Seiring dengan semangat untuk terus meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana, khususnya sekolah ini, perlu dilakukan bimbingan teknis bagi satuan pendidikan aman bencana,” kata Nasrul.

Di sisi lain, Nasrul menegaskan, agar setiap sekolah yang ada di kabupaten dan kota perlu membentuk Kelompok Siaga Bencana (KSB), terutama yang berada di daerah pesisir pantai guna mengatasi dan mengurangi resiko terjadinya bencana.

Untuk itu kepada setiap Kepala Sekolah di Sumatra Barat, agar segera membentuk kelompok siaga bencana, dan membuat Standard Operating Procedure (SOP), dalam menghadapi bencana.

“Walau mungkin sudah pernah ada yang membuat KSB, jadi saya hanya mengingatkan kembali kepada yang belum membuat KSB, agar tidak lengah dalam situasi-situasi tertentu, karena Sumatra Barat merupakan daerah rawan bencana,” kata Nasrul.

Saat ini, ujarnya, Pemprov Sumatra Barat hanya bisa mendorong untuk meningkatkan pemahaman dan keinginan sendiri dari para Guru dan Kepala Sekolah, untuk membuat dan memiliki SOP.

Pembentukan tersebut bertujuan mengingatkan dan membekali ilmu dalam menghadapi bencana, seperti gempa yang berpotensi tsunami. Kesiapsiagaan ini dibutuhkan, terutama ketika anak-anak sedang belajar di sekolah, jika tiba-tiba terjadi bencana, mereka sudah siap dan tidak panik saat menyelematkan diri.

Nasrul mengakui, langkah-langkah menghadapi ancaman bencana perlu diperjelas dan disosialisasikan lebih luas. Karena selama ini, Sumatra Barat tidak terlepas dari ancaman gempa, banjir, longsor dan sebagainya.

“Maka itu, masyarakat perlu diedukasi, agar bisa waspada dan tanggap darurat ketika terjadi bencana,” ungkapnya.

Wagub juga meminta Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD), untuk meningkatkan sosialisasi dan penjelasan langkah-langkah evakuasi saat terjadi bencana gempa, sehingga tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar.

Lihat juga...