Kivlan Zein: Pak Harto Telah Menata Negara dari Kekacauan

JAKARTA – Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein berkisah, jelang reformasi 1998, keadaan Jakarta sangat kacau. Demo dan kericuhan terjadi di mana-mana, aksi pembakaran merebak di sejumlah tempat, seperti di Glodok, Jakarta Barat. 

Aktor politik, mahasiswa dan kekuatan militer, bergerak dengan tujuan masing-masing. Dalam satu arahan reformasi yang bergejolak. Namun ribuan pasukan juga bergerak untuk mengamankan kericuhan di Jakarta.

“Kami turunkan ribuan anggota Kostrad ke Jakarta untuk mengamankan kerusuhan di Jakarta. Tapi disangka mau kudeta. Tuduhan itu tidak benar,” kata mantan Kepala Staf Kostrad tersebut, pada diskusi, Para Tokoh Bicara 98, di Jakarta, Senin (25/2/2019).

Pengamanan Jakarta itu dilakukan, sejak kecurigaan pecah pada 12 Mei 1998. “12 Mei, saya di panggil Prabowo untuk datang ke Kostrad. Kumpulkan pasukan dan amankan Jakarta. Mengamankan sidang umum MPR dan Pemilu 1997 masih berlaku,” ujarnya menirukan perintah yang disampaikan Prabowo.  Pasukan Kostrad dikumpulkan dari berbagai daerah. Mulai dari Garut, Tasikmalaya, Jawa Tengah, Jawa Timur hingga Makassar. Hal itu dilakukan, karena pada 13 Mei 1998, kericuhan di Jakarta semakin meluas.

Untuk mengamankan Jakarta, sekira 15 ribu anggota Kostrad didatangkan dan memenuhi penjuru Ibu kota Jakarta. “Kita kerahkan pasukan Kostrad untuk diserahkan ke Pangdam, 13 Mei pasukan masuk ke seluruh Jakarta. Karena kekacauan makin melebar,” ujarnya.

Setelah masuknya pasukan Kostrad, kondisi Jakarta mulai bisa diatasi. Situasi Jakarta berangsur membaik. Namun, pada 15 Mei 1998, ada manuver politik yang dilakukan Panglima ABRI Jenderal, Wiranto yang meminta Presiden Soeharto mundur dari kekuasaanya. “Pak Harto pada 15 Mei pulang ke Indonesia dari kunjungannya ke Mesir. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Wiranto bilang ke Pak Harto keadaan kacau. Tidak bisa diatasi. Lebih baik Bapak mundur. Wiranto ini yang perintahkan mundur. Ini saya ngalamin,” tegas Kivlan.

Kivlan dengan tegas mengaku siap dituntut dengan ceritanya ini. “Kalau nanti saya mau dituntut, tuntutlah saya ke pengadilan militer. Dan saya tuntut Dia di pengadilan militer,” tukasnya.

Pada 18 Mei 1998, Kivlan bersama Prabowo mendatangi Presiden Soeharto, dan meminta untuk tidak mundur dari pemerintahan. Namun, Pak Harto menyebut kondisi saat itu sudah tidak memungkinkan untuk mempertahankan kekuasaan. “Tanggal 18 saya dan Prabowo ngadep Pak Harto. Pak, jangan mundur. Tapi Pak Harto jawab, Gimana ini semua nanti saya tidak ada yang mendukung. Saya tidak mau rakyat jadi korban,” kata Kivlan menirukan ucapan Pak Harto, kala itu.

Hingga kemudian pada 21 Mei 1998, Pak Harto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden. Sebelum Pak Harto mundur, terlebih dulu  diawali adanya aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dengan menduduki gedung DPR MPR.

Padahal, Pak Harto selama berkuasa telah menata negara dari kekacauan politik-sosial. “Pak Harto sebagai penyelamat bangsa, telah menata kembali negara ini sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Perjuangan Pak Harto itu berat sekali menghadapinya karena di tubuh TNI banyak jenderal yang terlibat G30 S PKI,” ujarnya.

Ini terbukti, jauh sebelum bangsa ini merdeka, perjuangan di dalam negara ini sudah ada segmen-segmen. Ada kelompok nasionalis, Islam dan komunis. Perjuangan itu sampai pembentukan UUD 45, hingga menentukan jati diri bangsa dari Republik Indonesia Serikat (RIS), menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Puncak perjuangan itu, di 1965 di masa pemerintahan Bung Karno, dengan adanya pemberontakan PKI. Hingga terjadi kekacauan politik sosial di Indonesia. Saat itu, perjuangan mati-mati, karena banyak jenderal yang dibunuh, karena tidak setuju pembentukan angkatan lima, yaitu buruh dan tani yang ditunjukkan Bung Karno.  “Karena kekacauan politik sosial itu, muncullah Pak Harto dengan tangan besinya menyelamatkan bangsa ini. Ya, jelas tangan besi. Kalau  bukan tangan besi, tidak tertata negara ini dengan baik,” tegasnya.

Mantan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Bambang Widjojanto, menambahkan, sejak 12 Mei 1998 Dirinya yang merupakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mendatangi Kostrad.

Tetapi kesulitan bertemu dengan Panglima dan pemimpin-pemimpin ABRI, saat itu. “12 Mei saya datang ke Kostrad. Bersama dengan kalangan civil society lain. Yang menarik di situ, situasi chaos di Ibu Kota tidak bisa dikendalikan, kebakaran terjadi di mana-mana,” ujarnya.

Bambang bersama tim terus mencari penjelasan terkait kerusuhan tersebut. Tapi Dia, malah menemukan keunikan yang sangat menarik, saat Prabowo datang di larut malam. “Kita cari penjelasan. Saat sudah larut, Pak Prabowo datang. Kita temui panglima tidak bisa, katanya tidak ada di Jakarta. Yang menarik di situ penjelasan Prabowo, yakni saya juga tidak tahu, seluruh panglima yang punya otoritas di situ tidak ada, di mana di Ibu Kota tidak terkontrol,” pungkas Bambang.