Kejagung Segera Terbitkan Sprindik Jilid II Kasus Bank Mandiri

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung ) akan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik jilid II, bersamaan dengan penetapan sejumlah tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank Mandiri cabang Surakarta, Jawa Tengah.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMpidsus), Adi Toegarisman, menyebutkan, penetapan para tersangka perkara tersebut akan dilakukan pekan ini.

“Yang jelas, para tersangka ini berasal dari dua unsur, yaitu Bank Mandiri Surakarta dan PT Central Steel Indonesia (PT CSI). Surat penetapan tersangkanya segera ditetapkan. Tunggu saja ya, dalam waktu dekat ini,” kata Adi di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Adi Toegarisman juga mengisyaratkan dua institusi akan diminta pertanggung jawaban hukum terkait perkara tersebut. Pasalnya, praktik tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama dari pihak lain.

“Tentu praktik tindak pidana korupsi tidak mungkin dilakukan tanpa kerja sama dari pihak lain. Dua unsur (swasta dan pemerintah) akan kami mintakan pertanggungjawabannya,” ungkapnya.

Penerbitan Sprindik jilid II tersebut merupakan hasil pengembangan dari ditemukannya fakta baru dalam proses penyelidikan kasus dugaan korupsi di bank pelat merah tersebut.

Penyelidikan itu merupakan tindak lanjut putusan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, atas nama terdakwa Erika W. Liong, selaku Direktur Utama PT CSI, dan Mulyadi Supardi alias Hua Ping, selaku Pengurus PT CSI.

“Sebelumnya, Erika Direktur Utama PT CSI telah divonis 4 tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, sedangkan  Hua Ping, 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta, subsider tiga bulan penjara,” jelasnya.

Namun, dalam pembayaran uang pengganti sebesar Rp201 miliar, Pimpinan Majelis Hakim Mas’ud membebankan pada korporasi PT CSI. Sementara PT CSI sendiri berada dalam status pailit.

Kasus ini berawal saat PT CSI, perusahaan peleburan besi bekas menjadi besi beton dan besi ulir untuk bahan bangunan pada 2005, mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri selama 2011-2014. Tapi ternyata, permohonan kredit sebesar Rp472 miliar lebih itu dilakukan dengan data dan laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.