hukum

Oleh: Abdul Rohman Sukardi Nomenklantur Kemenkumham dipecah menjadi tiga kementerian. Kementerian Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum. Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Itu di Kabinet Merah Putih (KMP) ini.…

Oleh: Abdul Rohman Sukardi Maraknya diskursus penegakan hukum lebih pada soal efektivitas. Seberapa efektif hukum mampu mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Apa penyebab kurang efektifnya…

Dalam kasus mafia tanah, seperti yang penulis tangani di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, para mafia memanfaatkan kebijakan konsinyasi dan memasukkan sejumlah pihak untuk menjadi pihak yang berhak sebagai termohon konsinyasi.

Oleh sebab itu, untuk mengawal terjaganya jaminan kedaulatan kiprah nelayan tersebut, Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) mengadakan Musyawarah Nasional yang ke-5 (lima) mulai tanggal 12-14 Desember 2023 di Hotel Bintang Wisata…

Sejumlah pengurus koperasi menanggapi positif rencana penguatan aspek hukum koperasi. Namun, hal tersebut harus diimbangi penguatan modal.

Penguatan aspek hukum koperasi dinilai akan membuat koperasi lebih profesional. Di samping itu juga mengangkat derajat koperasi.

MenKopUKM dan Menkum HAM sepakat untuk memperkuat aspek hukum terkait koperasi, utamanya pada koperasi simpan pinjam (KSP).