Satu Atap dengan Penghianat
Catatan Harian Abdul Rohman Sukardi 09/11/2026
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, yang menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka hingga 6 November 2026, menyuguhkan ironi kekuasaan. Presiden justru diduga menjadi sasaran penyadapan dari lingkungan institusi yang semestinya melindunginya.
Penyidikan masih berjalan; status tersangka tentu bukan vonis bersalah. Namun, peristiwa ini mengingatkan pada satu pelajaran sejarah. Ancaman terhadap seorang pemimpin terkadang bukan datang dari musuh di luar kekuasaan, melainkan dari orang-orang yang berada satu atap dengannya dalam lingkar kekuasaan yang sama.
Mereka yang sebelumnya dianggap orang dalam, memperoleh kepercayaan, jabatan, akses, dan kewenangan, tetapi justru berbalik menjadi ancaman. Menikam dari dalam.
Sejarah kerajaan Nusantara menyimpan banyak catatan serupa. Pada 1292, Jayakatwang, penguasa bawahan sekaligus kerabat dan besan Kertanegara, menumbangkan Raja Singhasari dengan bantuan strategi Arya Wiraraja, mantan pejabat Singhasari.
Pada 1319, Ra Kuti, anggota elite Dharmaputra Majapahit, memberontak terhadap Jayanegara. Tetapi gagal setelah Gajah Mada menyelamatkan raja.
Di Banten, pada 1682, Sultan Haji menggunakan bantuan VOC untuk menggulingkan ayahnya sendiri. Sultan Ageng Tirtayasa. Di Bali, sekitar 1651, I Gusti Agung Maruti merebut kekuasaan dari Dalem Di Made.
Di Johor, pada 1699, Megat Seri Rama, panglima kerajaan, membunuh Sultan Mahmud Syah II. Peristiwa terakhir juga diwarnai dendam pribadi dan intrik istana.
Dalam politik dunia modern, sejarah itu berulang.
Pengkhianatan yang berhasil terlihat pada kudeta Chile, 11 September 1973. Augusto Pinochet, panglima angkatan darat yang diangkat Salvador Allende, justru memimpin penggulingan presidennya.
Allende tewas. Pinochet berkuasa hingga 1990.
Di Mesir, Juli 2013, Menteri Pertahanan Abdel Fattah el-Sisi menggulingkan Presiden Mohamed Morsi. Di Niger, Juli 2023, Jenderal Abdourahamane Tchiani, kepala pengawal presiden, menggulingkan Mohamed Bazoum.
Di Gabon, Agustus 2023, Jenderal Brice Oligui Nguema mengambil alih kekuasaan dari Ali Bongo. Di Qatar, 1995, putra mahkota Hamad bin Khalifa mengambil alih kekuasaan dari ayahnya, Emir Khalifa bin Hamad.
Namun, ada pula pengkhianatan yang gagal. Pada Juli 2016, kelompok perwira militer Turki mencoba menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, tetapi gagal menguasai pemerintahan.
Pada Juni 2023, Yevgeny Prigozhin, pemimpin Wagner yang sebelumnya menjadi sekutu bersenjata Kremlin, menggerakkan pasukannya menuju Moskow. Pemberontakan itu berhenti tanpa berhasil menjatuhkan Putin.
Di Bolivia, Juni 2024, Jenderal Juan José Zúñiga mencoba merebut kekuasaan dengan menggerakkan pasukan ke istana presiden, tetapi gagal.
Data Powell dan Thyne yang dirangkum IMF mencatat 491 kudeta dan percobaan kudeta di 97 negara selama 1950–8 September 2023. Sekitar separuhnya berhasil, sisanya gagal.
Dalam teori politik, fenomena ini berkaitan dengan elite defection dan palace coup. Ialah pembelotan elite yang memiliki akses terhadap informasi, aparat bersenjata, dan pusat pengambilan keputusan.
Pelajarannya jelas: loyalitas personal tidak boleh menggantikan sistem pengawasan. Pemimpin membutuhkan institusi yang profesional, transparan, dan tunduk pada hukum. Bukan sekadar orang-orang yang mengaku setia.
Musuh di luar istana mungkin terlihat. Tetapi orang yang berada dalam lingkar kekuasaan, menikmati kepercayaan dan memegang rahasia pemimpin, bisa menjadi ancaman yang paling sulit dikenali.
Jakarta, ARS (rohmanfth@gmail.com). Penulis Esai Kebijakan Strategis dan Analis Hukum Independen (Independent Strategic Policy Essayist & Legal Analyst). Menulis tema/isu Sosial Politik, Hukum, Kebijakan Publik dan Peradaban.