INDEF: Pertumbuhan Ekonomi 5,3 Persen tak Mudah Dicapai

JAKARTA – Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto mengatakan, pihaknya memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada tahun 2019.

Sedangkan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 5,3 persen.

Eko menegaskan, prediksi tersebut didorong ketidakpastian ekonomi global yang masih akan berlanjut dan iklim pemilihan presiden (pilpres) di 2019. Menurutnya, target 5,3 persen dari pemerintah merupakan tantangan yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia.

“Target 5,3 persen itu tidak mudah untuk dicapai mengingat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China masih memanas,” kata Eko pada seminar bertajuk “Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019 : Adu Strategi Hadapi Perang Dagang” di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Memanasnya perang dagang, sebut dia, terlihat dari tren harga minyak mentah tinggi diperkirakan USD 75 per barel. Juga kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS yang diikuti normalisasi kebijakan moneter negara maju lainnya.

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah dunia akan terjadi pada tahun 2019 di tingkat domestik. Arahnya juga akan menganggu inflasi dari harga-harga yang bisa dikendalikan pemerintah.

“Bisa saja setelah pasca pemilu atau pelantikan presiden, mungkin kejutan pertama yang akan diterima adalah kenaikan harga,” ujarnya.

Karena menurutnya, sekarang ini, saatnya naik tren harga pasar. Mengingat sudah terlalu besar beban yang ditanggung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk menanggung harga internasional. “Sehingga ada kemungkinan kenaikan BBM di akhir tahun 2019. Itu bisa saja terjadi,” tukasnya.

Dia mengatakan, perang dagang eskalasinya meluas ke berbagai negara tidak hanya AS dan China, tapi ke negara lain termasuk Indonesia. Sehingga pertumbuhan ekonomi 5,3 persen tidak mudah dicapai.

Namun demikian, dirinya menilai masih ada dampak positif dari perang dagang. Yakni sebut dia, ada potensi untuk rebalancing dan pengembangan jaringan pasar-pasar potensial, jika Indonesia mampu memanfaatkan.

Karena pada prinsipnya, sebut dia, perusahaan yang terkena imbas perang dagang akan mencari bahan baku dan bahan penolong yang murah. Tentu perlu kesiapan dari negara-negara lain, termasuk Indonesia untuk menyediakan produk yang diminta.

Apalagi, kata Eko, Indonesia surplus dalam produksi beberapa komoditas perkebunan. Misalnya minyak kelapa sawit. Maka, kondisi ini harusnya dapat dioptimalkan untuk merebut pasar yang biaya produksinya mulai mahal akibat kebijakan tarif yang diterapkan oleh AS maupun China.

“Indonesia harus memanfaatkan posisi strategi menarik investor yang terkena dampak perang dagang. Apalagi AS dan China adalah mitra dagang utama Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, yang paling akan menerima keuntungan dari perang dagang adalah Malaysia, Thailand dan Vietnam. Lalu bagaimana Indonesia bisa bersaing meraih pasar yang sedang diperselisihkan AS dan China.

“Malaysia, Thailand dan Vietnam, industri mereka telah siap. Nah, yang harus dilakukan Indonesia mendorong sektor industri yang dibutuhkan investor yang terkena imbas pasar dagang AS dan China. Istilahnya Indonesia harus membuka pasar,” pungkasnya.