ICW-Yaspensel Gelar Sekolah Antikorupsi di Flotim

LARANTUKA – Indonesian Corruption Watch (ICW) bekerja sama dengan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) Keuskupan Larantuka, menggelar Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) bagi para aparatur pemerintah desa di kabupaten Flores Timur, Selasa-Jumat (6-9/11/2018).

“Pelaksanaaan sekolah antikorupsi ini bertujuan untuk menghasilkan aparatur pemerintah desa, yang mendorong upaya pemberantasan korupsi di wilayahnya,” sebut Direktur Yaspensel, Romo Benyamin Daud, Selasa (6/11/2018).

Dikatakan Romo Benyamin, pihaknya mengadakan kegiatan ini mengingat korupsi mulai marak terjadi di kabupaten Flores Timur, dan sudah mulai merambah hingga ke desa setelah adanya otonomi desa.

“Dengan adanya undang-undang desa, setiap desa mendapatkan dana desa dan alokasi dana desa, sehingga setiap desa bisa mendapatkan dana di atas Rp1 miliar. Dua sumber dana ini yang akan dituangkan dalam APBDes dan wajib dikelola desa,” ungkapnya.

Dijelaskan Benyamin, pada 2015, dana desa yang berasal dari APBN mencapai Rp20 triliun, dan meningkat pada 2016 menjadi  Rp46 triliun serta  2017 mencapai Rp60 triliun. Pengelolaan dana ini masih ada penyelewengan.

“Menurut catatan  Indonesia Corruption Watch, sejak ada dana desa pada  2015, terdapat 110 kasus korupsi yang diduga melibatkan 139 aparatur desa, dan semuanya telah diproses hukum,” terangnya.

Dari sejumlah kasus korupsi dana desa tersebut, negara mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp30 miliar. Sementara dari 139 pelaku korupsi tersebut, 107 orang menjabat sebagai  kepala desa, 30 orang aparatur desa sementara 2 pelaku lainnya merupakan istri kepala desa.

“Sebanyak 60 laporan penyelewengan dana desa telah diserahkan kepada KPK untuk diproses, sementara menurut data KPK sejak Januari 2017, KPK telah menerima 459 kasus dugaan korupsi dana desa,” ungkapnya.

Romo Benyamin meminta, agar permasalahan korupsi dana desa ini hendaknya tidak dibiarkan begitu saja, dan harus dilakukan perbaikan, sehingga kasus koruspi dana desa tidak akan meningkat dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Robert Ledor, salah seorang aktivis  Gertak (Gerakan Rakyat Anti Korupsi) Flores Timur, berharap agar pelatihan kepada perangkat desa mengenai pengelolaan keuangan desa harus sering dilakukan.

“Kepala desa dan perangkatnya harus sering mendapatkan pelatihan tentang bagaimana mengelola keungan di desa secara baik dan benar. Mereka juga perlu dijelaskan mengenai dampak hukum yang timbul, bila melakukan korupsi,” ungkapnya.

Robert berharap, dengan adanya pelatihan anti korupsi dan pengawasan yang dilakukan, baik oleh masyarakat, media, inspektorat maupun lembaga pemerintah lainnya, termasuk KPK, korupsi di desa bisa diberantas.

“Yang terpenting masyarakat harus melakukan pengawasan, dan bila menemukan adanya penyelewengan dana dan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, bisa melaporkan ke aparat penegak hukum,” sebutnya.