Anggaran Sertifikasi Pendamping OK OCE Dicoret Banggar

JAKARTA – Anggaran pelatihan dan uji kompetensi pendamping, One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) di coret dari rencana anggaran pada Rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan, program OK OCE akan tetap berjalan, meski pengajuan dana pendampingnya dicoret. “Enggak terganggu, ini kan gerakan,” ujarnya saat ditemui di Monas, Jalan Medan Merdeka Barat, Rabu (19/9/2018).

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut didasarkan atas gerakan rakyat. Pemerintah hanya menjadi fasilitator. “Enggak masalah, ini adalah sebuah gerakan, gerakan itu adalah nature-nya dari rakyat, oleh rakyat, negara fasilitator saja,” tandas Anies.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta memutuskan untuk mencoret anggaran kegiatan sertifikasi pendamping OK OCE, senilai Rp3,9 miliar di dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2018. Keputusan ini diambil legislatif pada Senin 17 September lalu. Pelatihan dan uji kompetensi pendamping OK OCE tersebut mensasar 200 pendamping, yang selama ini telah mendampingi peserta OK OCE. Mereka disebut-sebut belum bersertifikat profesi.

Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi menjelaskan, selama ini, 200 pendamping OK OCE telah bergerak, meski belum disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Direncanakan, jika di 2018 ini ada 200 pendamping yang disertifikasi, maka di 2019 mendatang akan ada 1.000 pendamping yang disertifikasi.

Namun DPRD DKI memutuskan, tidak menyetujui anggaran tersebut, karena tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, menolak kegiatan itu karena tidak ada dalam RKPD 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI, M. Taufik menyebut, program sertifikasi bagi pendamping OK OCE cukup baik. Namun, usulan anggaran ini tidak tertib, dalam proses pengajuan, karena tidak ada di RKPD 2018. Bertindak sebagai pimpinan rapat, Taufik menolak usulan anggaran untuk sertifikasi pendamping OK OCE yang diajukan oleh Pemprov DKI. “Problemnya ada di proses penganggarannya. Kita mau konsisten ketika di anggaran penetapan nol, rasanya berat sekarang ada program baru,” tutup Taufik sambil mengetok palu.