LKKS-Posdaya di Sumbar Saling Dukung dalam Memberdayakan Masyarakat

PADANG — Kerja nyata yang dilakukan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dalam menekan permasalahan di tengah masyarakat tidak terlepas dari dukungan (LKKS) Provinsi Sumatera Barat.

Peran Posdaya yang langsung bersentuhan dengan masyarakat juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya peningkatan Sumber Daya Manusia anggota yang masih sangat terbatas.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua Harian LKKS Sumatera Barat, Parlagutan Nasution, pembinaan Posdaya dilakukan di 12 dari 19 daerah kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Persoalan yang banyak dihadapi saat ini soal jaringan kerja, jaringan pemasaran, akses permodalan.

“Kami dari LKKS melihat, persoalan itu sebuah hal yang sudah lama dikhawatirkan juga. Karena secara Sumber Daya Manusia, mereka sangat terbatas. Dari kelemahan ini, yang kita bantu dari pembinaannya. Seperti memberikan penjelasan tentang cara memasarkan produk, dan memberikan ide tentang kemasan yang menarik dari produk yang hendak dipasarkan itu,” katanya, Jumat (17/8/2018).

Ia mengaku pembinaan adalah cara yang tepat dilakukan. Dengan demikian, persoalan akan mudah dideteksi dan bisa melakukan upaya penanganan dari persoalan yang dihadapi.

“Soal pembinaan ini, kita lakukan bertahap. Tujuannya, supaya LKKS bisa mengetahui pasti persoalan dan fokus mencarikan solusi dari kendala yang dihadapi oleh Posdaya,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua LKKS Sumatera Barat Nevi Zuairina mengatakan sangat penting melakukan pembinaan terhadap Posdaya. Apalagi terbentuk dan adanya pengurus dari masyarakat setempat. Artinya, dikelola masyarakat, dan mengabdi untuk masyarakat.

Hal demikian dinilai pengelolaan Posdaya tidak bisa dilepas begitu saja. Namun perlu untuk dibina dari berbagai sisi, sehingga harapan untuk mengentaskan kemiskinan dapat terwujud.

Ia menyebutkan berbagai sisi peran Posdaya yang dibina, seperti berkaitan dengan empat pilar, yakni pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Ke empat pilar itu, merupakan langkah langkah untuk mengentaskan kemiskinan.

“Banyak bentuk pembinaan yang kita lakukan. Misalnya untuk ekonomi, LKKS memberikan pembinaan terkait pengembangan usaha. Karena memang tidak dapat dipungkiri bahwa kendala dalam menjalankan usaha bagi rakyat kurang mampu, tetap terjadi,” katanya.

Pembinaan yang dilakukan seperti memberikan solusi terkait persoalan yang dihadapi oleh Posdaya dalam membantu masyarakat setempat. Misalnya persoalan minimnya kesadaran masyarakat soal pendidikan.

Di sini, LKKS memberikan cara kepada Posdaya tentang mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Hal ini mengingat peran  di desa menjadi ujung tombaknya atau perpanjangan tangan dari pemerintah.

Apalagi LKKS merupakan lembaga non pemerintah dan bersifat terbuka, independen serta mandiri, yang dibentuk ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota yang giat melakukan koordinasi dalam rangka pengentasan dan pengurangan dampak kemiskinan.

“Setiap daerah di Sumatera Barat ini beragam persoalan masyarakatnya. Jadi semenjak dibentuknya Posdaya di Sumatera Barat melalui kerjasama Yayasan Damandiri ini, kalau yang tinggal di kawasan pinggiran pantai, kebanyakan persoalan kebersihan, seperti tidak mempunyai jamban yang bersih. Kalau yang tinggal di kawasan daerah perbukitan, persoalannya ekonomi. Hal ini telah kita pelajari, makanya LKKS fokus melakukan pembinaan,” sebutnya.