BPK Diminta Audit Investigatif Program Pertanian

Ia mendesak KPK bertindak serius. Apalagi, belakangan kasus cetak sawah mengemuka kembali. “KPK juga harus segera melakukan pemanggilan kepada Menteri Pertanian Amran ke kantor KPK, karena sudah ada kasus korupsi seperti kasus di Pelalawan,” tuturnya.

Uchok menuturkan, jika program cetak sawah bermasalah pada tingkat petani, maka patut diduga ada masalah di kementerian. Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menjelaskan, penambahan luas tanam baru, merupakan salah satu upaya untuk menahan alih fungsi lahan yang semakin luas.

Namun, sebelum membuat cetak sawah baru, diperlukan pemetaan yang jelas dan sesuai dengan peruntukkannya sebagai lahan pertanian produktif. “Dipetakan dulu potensi lahan sawahnya dimana,” ujar Firdaus.

Menurutnya, penambahan luas tanam baru sebaiknya dilakukan di luar Pulau Jawa. Namun, ketepatan penentuan titik lahan menjadi penting, karena berkaitan dengan masalah pengairan. Dibutuhkan investasi anggaran yang tidak sedikit oleh pemerintah, untuk membuka cetak sawah baru, khususnya untuk sistem irigasi. (Ant)