Diskusi di ILEW Menyoal Tenaga Kerja Asing di Tanah Air

Ferry pun mempertanyakan, di Indonesia sejak kapan kekurangan dan punya kebutuhan tenaga kerja buruh kasar? Kapan Indonesia membuat surat, bahwa Indonesia butuh tenaga unskill?”.

Dalam pandangan Ferry, situasi yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari kapitalisme negara yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok kepada Indonesia. Karena memang perjanjian-perjanjian multilateral seperti Masyarakat Ekonomi  Asia, itu juga untuk survive dibandingkan dengan kepentingan bilateralnya.

“Pemerintah Tiongkok merasa berkepentingan. Di dalam negeri China juga ada persoalan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi China yang tadinya 2 digit sekarang turun ada sekitar 6 persen. Implikasinya, di China banyak pengangguran, dan mereka mencarikan jalan keluarnya supaya pengangguran di negeri China bisa dialihkan, dibuang ke negara yang mau,” sebutnya.

Dalam perjanjian bilateral seperti investasi Tiongkok  kepada Indonesia, menurut Ferry, pemerintah China selalu mengikutsertakan bahwa setiap investasi di negara Indonesia akan melibatkan penggunaan tenaga kerja dari negara lain. Tidak dijelaskan apakah tenaga kerja yang dikirim dari China terdidik atau unskill.

“Itu tidak pernah dibuka. Pemerintah Indonesia sendiri tidak pernah mengungkap klausul itu. Tapi faktanya, kita lihat dari mulai awal pemerintahan Jokowi berkuasa,” tukasnya.

Sekaitan itu, Ferry menegaskan dirinya dulu mengusulkan pada 2015 pernah menolak APBN. Alasannya, pertama tidak setuju ada penempatan warga negara yang dititipkan melalui tiga bank BUMN, BRI, BNI dan Bank Mandiri untuk membantu proyek-proyek atau pembiayaan di Indonesia.