Mahasiswa di Padang Tuntut Pemerintah Turunkan Pajak BBM

PADANG —- Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatra Barat (Sumbar) melakukan aksi demo ke Kantor Gubernur Sumbar.

Dari pantuan di lapangan, long march yang dimulai dari Pasar Raya menuju kantor gubernur itu. Para mahasiswa berjalan kaki sambil menyampaikan orasi.

Dengan penjangaan ketat dari pihak kepolisian. Para mahasiswa menyampaikan orasi tuntutan mereka kepada Pemprov Sumbar. Tampak, dari Pemprov yang menanti para pendemo, Kepala Dinas ESDM Herry Martinus, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Zul Aliman, Kepala Dinas Kesbangpol Nazwir dan Kepala Disperindag Asben Hendri.

“Pastikan ketersediaan minyak bersubsidi. Sumbar darurat premium dan solar,” ujar Koordinator Pusat BEM se-Sumbar, Faizil Putra saat menyampaikan orasi saat di Kantor Gubernur, Rabu (4/4/2018).

Ia menyebutkan, bahwa ada tiga tuntutan yang diajukan, yakni memastikan ketersediaan bahan bakar bersubsidi, mendesak pemerintah pusat menurunkan harga BBM bersubsidi dan turunkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor menjadi 5 persen.

“Ada tiga tuntutan yang kami ajukan kepada pemerintah daerah agar disampaikan ke pusat,” katanya.

Aksi tersebut merupakan upaya mahasiswa yang merupakan penyambung suara rakyat untuk menyampaikan aspirasi di mana juga terjadi kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sumbar, sehingga masyarakat mesti membeli bahan bakar non subsidi dengan harga lebih mahal.

“Untuk itu, kami minta agar pemerintah mengawasi dan menjaga ketersediaan bahan bakar bersubsidi bagi masyarakat Sumbar. Selain itu kami minta agar seluruh pihak melakukan pengawasan agar BBM tepat sasaran dalam pemanfaatannya,” tegasnya.

Setelah melakukan orasi sekitar sejam di lobi kantor gubernur, perwakilan dari mahasiswa diterima langsung oleh perwakilan pemerintah daerah yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Sumbar Nazwir dan stakeholder terkait untuk melakukan dialog.

Selama dialog berlangsung untuk mencapai kesepakatan. Namun, mahasiswa yang berada dilobi kantor gubernur menunggu hasil itu diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas kepolisian karena mahasiswa ingin memaksa masuk ke dalam Kantor Gubernur.

Sekian lama menunggu dialog, perwakilan Pemprov Sumbar dan mahasiswa pun keluar untuk menyampaikan hasil dialog di dalam kantor gubernur. Ada dua kesepakatan yang dicapai.

Faizil Putra mengatakan, hasil pertemuan dengan gubernur yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesbangpol Sumbar Nazwir dan stakeholder terkait ada dua kesepakatan yang dicapai yakni mengusulkan dan mengupayakan ke pusat menambah kuota bahan bakar penugasan (premium dan bio solar).

Kemudian, melakukan pengawasan premium yang berada di masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan Pertamina dan Hiswana Migas dalam rentang waktu maksimal 20 hari terhitung hari ini.

“Jadi, kami akan mengawal kesepakatan ini dalam dua puluh hari, apabila tidak berjalan kami akan kembali melakukan aksi,” tuturnya.

Terkait pajak bahan bakar non subsidi yang akan naik dari lima persen ke 7,5 persen, pemerintah masih harus melakukan kajian karena ini telah disahkan. Namun pihaknya berharap agar pajak ini tetap.

“Pemerintah beralasan dengan kenaikan pajak ini akan memperkuat kas daerah yang mengalami defisit, dengan kenaikan pajak akan membuat kas daerah surplus,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesbangpol Sumbar Nazwir mengatakan tuntutan dari mahasiswa telah diterima dan selanjutnya kan ditindaklanjuti kepada pimpinan.

“Terkait kuota bahan bakar itu kewenangan pemerintah pusat, kami pemerintah daerhga hanya dapat mengusulkan saja,”pungkasnya

Ia juga menyampaikan, pada demo hari ini tidak bisa bertemu langsung dengan gubernur ataupun wakil gubernur, karena saat ini sedang berada di Jakarta. Kendati demikian, suara para mahasiswa tersebut tetap diterima oleh Pemprov Sumbar.