Haryono Suyono: Posdaya Garda Terdepan Aplikasi SDGs

JAKARTA – Perjalanan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) mengaplikasikan program Millenium Development Goals (MDGs) dari PBB menjadi perhatian dunia Internasional. Kegiatan tersebut membuat nama Indonesia semakin besar di mata dunia setelah sebelumnya nama besar Indonesia sudah lebih dulu bersinar melalui Presiden Soeharto dengan swasembada pangan-nya.

Setelah 2015 MDGs diteruskan menjadi Suistainable Development Goals (SDGs) yang merupakan program pembangunan berkelanjutan. Di dalamnya terdapat banyak tujuan dengan banyak target yang terukur. Tema SDGs inilah yang selanjutnya oleh Yayasan Damandiri pergunakan untuk diterapkan atau diturunkan ke desa-desa melalui Posdaya.

“Tahun 2016 saya Pensiun dari Yayasan Damandiri, namun sekarang tema itu kita bawa ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, karena saya sekarang menjadi Ketua Dewan Pakarnya Menteri Desa,” ungkap Prof. Dr. Haryono Suyono, M.A. Ph.D.

Tema SDGs dibawa oleh Kementerian Desa masuk ke desa dengan tujuan pembangunan pedesaan. Haryono Suyono bersama dengan Menteri Desa membuat program-program yang diberi nama Program Empat Prioritas yakni pertama membuat Perusahaan antar Kawasan di Berbagai Desa (Prokades), kemudian Badan Usaha Milik Desa (BumDes) khusus untuk satu desa.

Ketiga adalah pembangunan sarana olahraga, di desa-desa puluhan ribu sarana olahraga dibuat agar generasi muda tidak pindah ke kota tetapi tetap di desa karena sudah tersedia sarana olahraga. Dan yang ke empat adalah pembuatan embung desa atau tempat persediaan air jikalau memasuki musim kemarau.

Saat ini beberapa embung desa sudah menjadi taman di beberapa desa. Banyak anak muda yang berkumpul di embung untuk bermain musik, olahraga, hingga menjadi tempat rekreasi yang membuat anak muda tidak perlu lagi pergi keluar dari desa tempat tinggalnya.

Selain empat program pokok tersebut, ada program besar-besaran yang telah dimulai pada 2015 yakni Sarana Ekonomi Pedesaan. Daerah diberikan dana langsung pemerintah pusat,  pada tahun pertama sebesar Rp20 trilyun, tahun kedua Rp40 trilyun, tahun ketiga Rp60 trilyun, dan saat ini diberikan dana Rp120 trilyun.

Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan sarana pedesaan seperti jalan, jembatan. Semua sarana desa dilengkapi sehingga masyarakat desa bisa menikmati semua fasilitas sarana yang telah kita berikan atau kerjakan dan dengan mudah masyarakat membawa hasil pertanian mereka ke pasar ataupun untuk diperdagangkan.

Kemudian agenda kedua adalah sarana sosial kemanusiaan. Di desa dibangun seperti MCK, PAUD, Klinik Desa, Posyandu, dan sebagainya serta yang sudah ada diperbaiki. “Dan pada tahun ini secara khusus diadakan apa yang kita namakan Padat Karya yang bertujuan untuk mengurangi anak-anak yang lahir dengan kekurangan gizi dan cebol sehingga kita arahkan nanti yang kurang gizi tersebut menjadi normal kembali dalam artian gizinya terpenuhi. Secara keseluruhan ada 7 program yang masuk desa,” jelasnya.

Posdaya yang sudah maju dan berkembang di desa selanjutnya digiring untuk masuk ikut serta dalam program pembangunan desa tersebut. Ribuan posdaya-posdaya yang tersebar di berbagai daerah terlihat saat ini dinilai sudah maju dan berkembang dan bisa bekerja membantu pemerintah.

Posdaya-posdaya yang memiliki usaha seperti di Jakarta Selatan di anjurkan untuk melaporkan ke Lurah untuk selanjutnya bisa dijadikan sebagai BumDes. Namun karena berada di perkotaan, maka tidak bisa masuk menjadi BumDes. Sementara yang di desa seperti di Bogor, Tangerang, sudah masuk dan menjadi prototipe bagian dari BumDes.

Dana yang dikucurkan untuk satu desa dalam program pembangunan desa mencapai Rp1,4 Miliar. Tahun ini prioritasnya adalah pembangunan BumDes dan Prokades. 255 titik Prokades akan dibangun diseluruh Indonesia, dengan kurang lebih sekitar 102 Kabupaten dan selalu bertambah.