Kunjungi Maroko, BKSAP DPR RI Jajaki Penguatan Kerja Sama Ekonomi
MAROKO — Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), mengunjungi Negara Maroko, guna menjajaki peluang peningkatan kerja sama di berbagai bidang, terutama ekonomi, menyusul semakin menurunnya volume perdagangan antarkedua negara yang terus menurun.
Ketua Delegasi BKSAP DPR RI, Siti Hediati Haryadi, mengatakan, kunjungan kerja tersebut juga dilakukan sebagai upaya memperbarui komitmen Indonesia terhadap penguatan dan peningkatan kerja sama Indonesia-Maroko. Selain itu, juga untuk mempererat hubungan diplomatik kedua negara, melalui jalur diplomasi parliament-to-parliament.
“Delegasi BKSAP yang saya pimpin ini, untuk menjajaki lebih lanjut secara konkret, peluang penguatan dan peningkatan kerja sama di berbagai bidang dengan Maroko, termasuk dalam bidang ekonomi, perdagangan, investasi, pariwisata, hingga kerja sama pendidikan dan kebudayaan”, kata Ketua Delegasi dari Fraksi Partai Golkar yang akrab disapa Titiek Soeharto, ini.
Kunjungan kerja ke Negara Maroko selama dua hari, Rabu (31/1) hingga Kamis (1/2) ini, dilatarbelakangi oleh menurunnya volume perdagangan antara kedua negara. Hal demikian menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Indonesia dan DPR RI, mengingat kedua negara memiliki sejarah panjang kerja sama bilateral di banyak bidang, bahkan sejak 1340-an atau abad 14 Masehi.
Catatan pengembara cendekiawan asal Maroko, Ibn Batuta, menyebut jika Ibn Batuta telah mengunjungi Kerajaan Samudera Pasai, yang pada tahun tersebut berada di bawah kepemimpinan Sultan Ahmad al-Malik al-Zahir. Ia menjalin kerja sama perdagangan, budaya dan diplomatik.
Menjadi disayangkan, kata Titiek Soeharto, manakala keterikatan sejarah tersebut tak diimbangi dengan peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antarkedua negara.
Tak hanya ekonomi dan perdagangan, kunjungan delegasi BKSAP DPR RI ke negara penuh pesona dan sejarah di semenanjung Atlantik dan Mediterania ini, juga membahas tentang kerja sama budaya dan pendidikan. Karenanya, berbagai pertemuan juga digelar dengan KBRI Rabat dan semua pemangku kepentingan lainnya di Maroko.
Di KBRI Rabat, delegasi BKSAP mengadakan dialog dan temu wicara dengan jajaran KBRI dan masyarakat Indonesia yang tinggal di Maroko. Sebagian besar mereka adalah mahasiswa yang tengah menempuh studi di Maroko.
Duta Besar Indonesia untuk Maroko, E.D. Syarif Syamsuri, menyambut kedatangan delegasi BKSAP, dan menjelaskan seputar kondisi Maroko terkini.
Menurutnya, Maroko selama ini adalah pasar tradisional bagi Indonesia. Sesuai visi pemerintahan Presiden Joko Widodo, Dubes Syarif Syamsuri menjelaskan, bahwa ke depan Maroko akan diperluas menjadi pasar nontradisional Indonesia. Ia juga menjelaskan, bahwa saat ini Maroko tercatat sebagai lima negara dengan pertumbuhan tertinggi di Afrika.
Sementara itu, dalam dialog dengan mahasiswa Indonesia, Siti Masrifah mengaku senang dapat berdialog dengan masyarakat Indonesia, karena, menurutnya, DPR RI adalah wakil rakyat yang tugasnya menyerap aspirasi warga negara Indonesia di mana pun berada.
Dalam temu wicara tersebut, banyak mahasiswa Indonesia mengeluhkan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dihapuskan oleh Pemerintah RI untuk universitas-universitas di Maroko dan Timur Tengah. Mereka meminta bantuan DPR RI untuk menyampaikan kepada Pemerintah RI, agar tidak menghapuskan beasiswa LPDP, terutama bagi mahasiswa yang belajar di Maroko.
Delegasi BKSAP akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan.