Jangan Hentikan Penenggelaman Kapal

Kedua, kebijakan “bantuan” kapal ikan pemerintah lewat KKP mestinya dibuat bersifat afirmatif. Pemerintah dapat memperbaiki lewat paket kebijakan fiskal dan moneter sehingga nelayan berperan dalam proses pembuatan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk memercayakan proses pembuatan kapal kepada koperasi atau kelompok nelayan. Peran KKP, pemerintah daerah dan organisasi nelayan yaitu, memonitor hingga mengawasi proses pembangunan.

Atau, pemerintah mengeluarkan kebijakan moneter dengan cara memberi kredit nelayan berbunga rendah untuk membangun kapal ikan beserta alat tangkap yang ramah lingkungan. Alokasi anggaran KKP berjumlah triliun itu menjamin nelayan mendapatkan pinjaman modal investasi kapal ikan. Ini dilakukan agar kita jangan mengulangi kegagalan kasus kapal bantuan INKA Mina di masa silam yang akhinya mangkrak. Akibat prosesnya mengabaikan kultur nelayan, tipologi pantai dan kondisi oseanografi wilayah perairannya.

Ketiga, aransemen kelembagaan tetap lewat koperasi nelayan yang sudah eksis dan bukan bentukan karena bantuan.

Jika kebijakan di atas dapat diterapkan secara konsisten, perwujudan kesejahteraan nelayan dan Indonesia berdaulat atas wilayah laut jadi keniscayaan. Semoga! ***

Muhamad Karim, Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim/Dosen Bioindustri Universitas Trilogi Jakarta