Swasembada Pangan, Kedaulatan dan Harga Diri Bangsa

OLEH REZHA NATA SUHANDI

Ada 2 hal yang sejak dahulu kita pelajari dan itu menjadi identitas Bangsa Indonesia hingga kini. Yakni Indonesia sebagai negara maritim, karena memiliki perairan laut yang luas dan Indonesia sebagai negara agraris atau negara yang berdasarkan pada pertanian. Untuk identitas sebagai negara agraris, tampaknya harus kita pertanyakan ulang keberadaannya.

Atas dasar apa sejak dahulu kita diajarkan oleh guru-guru kita, bahwa Indonesia ini adalah negara agraris, tetapi ternyata kemampuan kita dalam mengelola produksi pangan bisa dikatakan gagal?

Jika kita merunut pada era Orde Baru, dimana Indonesia memiliki kemampuan swasembada pangan dan pertanian, identitas tersebut pantas disematkan kepada bangsa Indonesia kala itu. Namun pasca era reformasi, kita yang masih limbung mengenai arah pembangunan bangsa, mengalami sedikit amnesia terhadap identitas yang melekat pada bangsa kita.

Jika kita memang negara agraris, kenapa kita tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri dari pertanian yang telah dilakukan?

Akhir-akhir ini pemberitaan mengenai keinginan pemerintah untuk melakukan kebijakan impor pangan mengemuka ke permukaan, setelah beras, kini impor garam pun dilakukan, padahal Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, dengan berkah tersebut Indonesia berpotensi menjadi penghasil garam terbesar di dunia. Lantas, apa yang mendasari kebijakan tersebut keluar?

Kebijakan impor beras adalah hal yang secara gamblang merugikan petani padi. Pasalnya, jika pemerintah melakukan impor pada saat komoditas beras mengalami surplus produksi seperti apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian RI, maka hasilnya adalah harga jual gabah atau beras akan mengalami penurunan di pasaran.

Hal tersebut berkorelasi positif dengan teori penawaran ekonomi yang mengisyaratkan jika penawaran terhadap suplai produk meningkat, maka harga akan mengalami penurunan.
Penurunan harga yang terjadi secara sistematis tidak hanya akan berpengaruh kepada harga eceran tertinggi di tingkat pedagang maupun konsumen, namun juga harga jual yang rendah pasti akan ikut dideritakan para petani.

Jauh-jauh hari Presiden ke-2 RI melalui Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sudah menyasar akan membentuk pembangunan yang seperti apa. Maka pembangunan sektor pangan menjadi prioritas dalam setiap rencana pembangunan. Intensifikasi pertanian dan riset untuk menciptakan bibit unggul digalakkan kala itu.

Para petani padi dibina mengenai kiat produksi hingga sampai pada tataran penjualan gabah, petani sejahtera dan rakyat bahagia. Fokus pengelolaan pertanian seperti yang dilakukan Pak Soeharto dan Orde Barunya dapat dirasakan pada tahun 1984, ketika Indonesia untuk pertama kalinya berhasil melakukan swasembada pangan terutama beras.

Maka Presiden Soeharto diganjar oleh berbagai macam penghargaan dunia atas prestasinya di bidang pangan pada tahun-tahun tersebut. Bahkan Indonesia sempat menyumbang beras untuk negara yang terdampak kelaparan kala itu. Presiden Soeharto sadar, bahwa sebagai negara dengan pemilik lahan pertanian terbesar dan tersubur yang terlintasi garis khatulistiwa, marwah, kehormatan juga harga diri bangsa dipertaruhkan dari sektor pangan.

Lalu bagaimana Indonesia di masa sekarang? Tidak ada fokus dalam melakukan pengelolaan pangan. Kebijakan yang muncul adalah kebijakan populis karena hanya menyasar permukaan untuk mendapatkan tepuk tangan dari pandangan mata. Kebijakan yang ada di akar rumput sesungguhnya tidak strategis dan malah akan mengancam kedaulatan juga ketahanan pangan Indonesia pada 10 atau 20 tahun mendatang.

Pembangunan adalah sebuah keniscayaan katanya, maka pembangunan tak bisa dihindari dampaknya. Pun begitu dengan modernisasi yang sudah merambah hingga ke pelosok desa tempat lumbung padi disemai. Maka lahan-lahan pertanian produktif mulai mengalami masa kritis ketika pembangunan masuk tanpa mengindahkan bagaimana kesinambungan dapat tercipta dari variabel pembangunan. Lahan pertanian berubah wajah menjadi gedung tinggi atau mungkin pabrik tempat produksi barang mentah menjadi barang jadi.

Lalu kemudian kita semua lupa, bahwa pabrik manufaktur tempat produksi barang jadi membutuhkan pasokan bahan baku. Sementara bahan baku manufaktur dihasilkan dari lahan-lahan yang memproduksi pangan dan lainnya. Apa pembangunan dan modernisasi sekejam itu?

Jalan keluarnya adalah melakukan impor pangan guna mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tidak ada pembangunan yang berkelanjutan dan mengindahkan kesinambungan alam disini. Bagian terpenting dari sebuah pembangunan nyatanya adalah kapitalisasi dan konsumerisme bar-bar, menurut orang terpelajar. Diluar dari itu semua hanya lah serbuk-serbuk kapitalisme yang bisa menjadi penghambat berputarnya modal.

Padahal, Presiden Jokowi ketika melakukan sambutan di penghargaan Adhikarya Pangan Nasional di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 26 Desember 2014 menyatakan malu jika Indonesia yang merupakan negara kaya dan luas masih melakukan impor beras. Namun memang tampaknya sindrom amnesia sudah menjangkiti berbagai elemen bangsa ini, tak terkecuali dengan para pemegang kebijakan tertinggi di negeri ini. Saat itu juga disampaikan janji dalam 3 tahun untuk dapat kembali melakukan swasembada pangan.

Namun yang terjadi malah hal sebaliknya, dalam rentang waktu 3 tahun hal itu diucapkan, impor beras masih terus dilakukan tanpa ada formulasi yang tepat bagaimana mewujudkan swasembada pangan, dan paling miris adalah kabar mengenai kematian balita Suku Asmat di Papua akibat gizi buruk, bahkan pada data Organisasi Pangan Dunia (FAO) PBB di tahun 2015 menyebutkan masih terdapat sekitar 19,4 juta orang Indonesia mengalami kelaparan.

Jika kita berkepribadian sebagai sebuah bangsa yang konsisten antara ucapan dan perbuatan, tentu hal-hal tersebut tak akan terjadi. Pembangunan harus direncanakan sematang mungkin, berkelanjutan dan berkesinambungan ditambah dengan kemauan kuat dari pemimpin dan segenap elemen bangsa untuk mencapai cita-cita dalam pembangunan, sejahtera, makmur dan adil.

Bukan tak mungkin jika kita tidak memihak apa yang Bangsa Indonesia miliki secara kodrati, seperti kaya sumber daya alam dan luas lahannya. Maka hal-hal seperti negara agraris, maritim dan sebagainya hanya akan menjadi mitos yang terus diagungkan dalam sejarah dan cerita dongeng guru-guru pada anak cucu kita nantinya. Tentu kita tak ingin masa depan Bangsa Indonesia yang terus mengagungkan kebesaran masa lalunya.

Maka mulailah fokus dalam pembangunan dan bersungguh dalam pekerjaan kemanusiaan untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. ***

Rezha Nata Suhandi, peneliti muda di Sang Gerilya Institute dan juga kader Praja Muda Beringin.