Revolusi Mental Untuk Kuasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

JAKARTA – Data indek daya saing terbaru menjelaskan negara dapat dikatakan maju jika telah menguasai ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Indikatornya adalah perbandingan antara jumlah ilmuwan dengan jumlah penduduk.

Rektor Universitas Mercu Buana Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M menyebut,  di Indonesia saat ini perbandingannya hanya 3.000 ilmuwan per satu juta penduduk. Sementara China memiliki enam kali lipat dari Indonesia yakni hampir empat puluh ribu ilmuwan. “Jadi sangat signifikan kinerja persaingan negara maju dengan keberadaan Indonesia, dan jika Indonesia ingin maju sudah seharusnya indikatornya ke arah sana,” jelas Aris saat membeberkan gagasannya mengenai revolusi daya saing SDM Dalam Negeri dengan Moratorium,  beasiswa S-2, S-3 ilmu sosial ke Luar Negeri.

Aris menyebut, pada era Presiden Soeharto proses yang dilakukan sudah benar. Presiden Soeharto menyekolahkan atau mengirimkan banyak ilmuwan dan insinyur ke luar negeri, salah satu contohnya adalah Bapak Habibie. “Ribuan orang mengikuti tes seleksi yang di berikan pemerintah, dari seleksi itulah yang dikirim atau yang diberangkatkan ke luar negeri pada waktu itu kurang lebih berjumlah 2.000 orang,” jelasnya saat ditemui di gedung Granadi, Jum’at (19/01/2018).

Namun sayangnya apa yang telah dilakukan tersebut tidak dilanjutkan. Dan setelah reformasi selesai, banyak dari para ilmuwan dan insinyur yang dikirim pada akhirnya bekerja di luar negeri.  Menurut Aris, sekarang ini momentumnya adalah harus ditanam dan dibangun kembali seperti apa yang sudah dilakukan Presiden Soeharto. Jika negara ini ingin maju, tidak ada kata lain harus menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Caranya dengan memperbanyak orang-orang yang kuat dengan berfikir.

Untuk mendapatkan atau menghasilkan orang-orang yang kuat dengan berfikir ini harus membagi-bagi tugas antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

“Kalau yang kita lihat sekarang ini kan antara PTN dan PTS selalu tentang jumlah mahasiswa saja. Kita tidak pernah berbagi tugas, semisal jurusan yang strategis namun peminatnya kurang itu seharusnya PTN atau mengarah ke hulu, sedangkan berkaitan dengan bisnis itu ke PTS atau berkaitan dengan hilir. Sehingga jika pembagiannya cukup jelas yakni hulu PTN, hilir PTS menjadikan sumber daya APBN dapat di optimalkan dan tidak ada lagi yang namanya PTN rebutan mahasiswa, jika perlu hanya S-2 dan S-3 saja, sementara PTS yang sisi hilirnya,” tuturnya lebih lanjut.

Jumlah perguruan tinggi di Indonesia saat ini terlalu banyak yakni berkisar 4.000 perguruan tinggi, dengan jumlah PTN yang hampir seratus dan sisanya PTS. Jika dibandingkan dengan China yang penduduknya 1,2 milyar dan jumlah perguruan tingginya 2.500, seharusnya secara proporsional Indonesia bisa menghasilkan ilmuwan yang lebih banyak.

Mengenai program yang sudah dijalankan Presiden Soeharto dengan program bea siswa, dinilainya memang masih dijalankan secara sporadis tidak tertata. Dari 5.000 LPDP yang terpakai hanya 3.000. Hal tersebut yang pertama dipengaruhi dari segi minat dan kedua tidak ada endorsmen dari pemerintah untuk mengarahkan para SDM kita untuk mempelajari ilmu-ilmu tertentu.

Bandingkan dengan negara maju, sangat jelas SDM nya di arahkan mempelajari ilmu sesuai dengan bidang dan kemampuan yang mereka pahami. “Kita tidak ada SDM nya yang di arahkan seperti di negara maju, disini tergantung peminatnya, sehingga jika tidak ada pengarahannya sangat sulit untuk melahirkan ilmuwan maupun insinyur handal. Jadi akan lebih bagus jika kita dapat 100 doktor bidang teknik daripada dapat 3 doktor dengan 30 prodi yang berbeda,” tandasnya.

Kebijakan pemerintah dalam menyambungkan gagasan atau ide mengenai merevolusi daya saing SDM Dalam Negeri dengan Moratorium beasiswa S-2, S-3 ilmu sosial ke Luar Negeri dapat dilakukan dengan membangun budaya dan kultur dan juga aturan yang mendukung.

Di Indonesia, dosen dibebani dengan tugas Tridarma yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Sementara di perguruan tinggi yang maju seperti Universitas Harvard, dosen fokus dengan bidangnya yakni penelitian. “Di sini dosen tidak fokus. Dosen jika jadi manajerial seperti menjadi dekan, ikaprodi ketika mahasiswanya demo di urus juga, bagaimana mau maju jika satu orang mengurusi banyak hal, pengajar atau dosen tidak fokus dengan bidangnya,” tandasnya.

Jika Indonesia ingin maju, pembenahan mental disebut Aris harus dilakukan. Dibuatkan aturan kebijakan yang mendorong terlahirnya inovasi dan daya serap yang tinggi.  “Saya melihat Pemerintah belum berani focus dalam artian, ambil contoh di Universitas MercuBuana, saya mengelola UMB dengan memiliki 23 jurusan. Tidak mungkin dong orang tua punya anak 23 dan semuanya ingin maju sementara orangtua terbatas kemampuannya atau uangnya. Pada akhirnya saya membuat program studi unggulan tiap fakultas,” jelasnya.

Dengan strategi yang diterapkan, program studi unggulan menjadi lokomotif, sementara program studi yang lainnya di ibaratkan sebagai gerbong. “Jika lokomotifnya jadi tentu image gerbong akan terangkat. Dengan adanya seperti itu pasti ada pro dan kontra, dianggapnya pilih kasih atau anak emas, namun pada akhirnya saya tetap saya lakukan dan terbukti jadi. Di 2016 akreditasi A, dan itu merupakan strategi yang benar yang saya lakukan, jika ditanya UMB itu apa UMB ya bisnis dan komunikasi, kedepannya TI dan Design, itu yang menjadi focus saya,” pungkasnya.