Bulog Sumbar Tegaskan Tidak Salurkan Beras Impor
PADANG — Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat (Sumbar) Suharto Djabar menegaskan beras yang di distribusikan oleh Bulog Divre Sumbar sebagiannya besarnya merupakan beras lokal dan juga beras asal provinsi di Pulau Jawa.
Ia menyebutkan saat ini ada sekira 11.300 ton beras yang tersimpan di gudang Bulog dengan kualitas beras medium. Di antara jumlah itu, sudah ada sekira 495 ton yang telah didistribusikan melalui Operasi Pasar (OP) sejak hari Rabu pekan kemarin.
Beras yang didistribusikan pada OP itu, merupakan beras lokal yakni dari Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Agam, Limapuluh Kota, dan beberapa daerah lainnya.
OP sendiri diperkirakan akan berlangsung hingga 31 Maret 2018 ini. Alasan memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2018, mengingat Maret atau April mendatang itu merupakan masa panen raya para petani di Sumbar.
“Kita di Bulog tidak ada menyerap beras impor. Semuanya beras yang ada merupakan beras lokal dan dari provinsi di Pulau Jawa. Bahkan kita di Bulog menargetkan menyerap gabah petani pada tahun 2018 ini, 50 ribu ton,” ujarnya, Senin (15/1/2017).
Suharto mengatakan, persoalan impor beras merupakan wewenang dari Kementerian Perdagangan, dan yang ditunjuk langsung untuk mengimpor beras bukan Bulog, tetapi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).
Untuk itu, ketika ditanya persoalan impor yang tidak dilakukan oleh Bulog yang selama ini bergelur soal beras, ia enggan untuk memberikan komentar.
Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan selama ini beras yang berputar di tingkat pasar merupakan beras lokal, mengingat cukup banyak masyarakat di Sumbar yang menjadi petani. Namun jikapun nanti pemerintah pusat yakni Kemendag mengalokasikan beras impor itu ke Sumbar, tidak bisa menolak secara mentah.
Jika melihat pada produksi pada 2017, di Sumbar diperkirakan mencapai 2,7 juta ton. Produksi padi yang ada di Sumbar tersebar di 19 daerah, yakni Kabupaten Agam 401 ton, Kabupaten Solok 380,5 ton, Pesisir Selatan 375 ton, Padang Pariaman 306 ton, Tanah Datar 296,1 ton, Pasaman 202,4 ton.
“Intinya, beras yang diproduksi di Sumbar tidak hanya mengisi kebutuhan beras di Sumbar saja. Tapi turut membantu mengisi beras di provinsi tetangga. Maka dari itu, kita tidak bisa menolak secara mentah, jika nanti Kemendag mengalokasikan beras impor ke Sumbar,” tegasnya.
Nasrul mengakui juga belum bisa melakukan deteksi adanya beras impor di Sumbar, untuk itu ia meminta kepada Satgas Pangan turut aktif memantau masuknya beras impor ke Sumbar. Hal ini mengingat, di Sumbar sendiri dari pernyataan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, tidak ada beras impor yang masuk ke pasar.
