DIPA Lebih Awal, Kelangsungan Fiskal Harus Terjaga
JAKARTA – Direktur Institute For Development Of Economic and Financial (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) lebih awal bukan berdampak risiko, tapi stimulus.
Enny mengatakan, stimulus pertama adalah jika ada perbaikan kualitas belanja dari pemerintah. Stimulus kedua, kalau ada peningkatan belanja dari pemerintah dan ketiga adalah ada perbaikan kualitas belanja ditambah ada penambahan belanja.
Namun, tegas Enny, ternyata stimulus yang sangat menyenggangkan adalah stimulus pertama itu hasilnya lebih besar dari stimulas kedua. Jadi, lebih baik ada kualitas belanja dari pemerintah daripada ada penambahan, tapi tidak ada perbaikan. Ini terjadi kolerasi atas semua variabel di dalam komponen belanja pemerintah.
Baca: DIPA akan Diserahkan Lebih Awal
Karena ternyata, menurut dia, setelah diurut memang dari berbagai macam belanja tiap tahun ke tahun itu hampir kopipis. Nah, semestinya ini yang tidak terakomodasi bagaimana tingkat dinamika persoalan ekonomi di daerah DIPA.
“Jadi, penyerahan DIPA lebih awal harus perkirakan dengan kualitas juga. Karena di tahun-tahun sebelumnya penyerapan anggaran selalu habis di triwulan IV dan III. Triwulan II dan I biasanya itu hanya sekitar 30 presen,” ungkap Enny saat diskusi publik ‘APBN 2018 untuk Siapa?’ di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (4/12/2017).
Dengan adanya perbaikan ini, lanjutnya, maka sebenarnya daya stimulus itu sudah mulai dari awal. Sehingga ada pergerakan belanja pemerintah. Maka, bila belanjanya ini menyebar ke seluruh pelaku ekonomi dan semua daerah termasuk dana desa.
Enny menganalogikan, kalau ini bisa dicairkan dan bisa dilempar di masyarakat dari awal, seperti melempar kerikil ke dalam kolam, ada efek multiplayer. Itu efek gelembungnya yang menyebar ke seluruh kolam.
“Nah, kalau ini dari awal tentu akan terus bergulir sampai akhir tahun dan jadi pemicu stimulus ekonomi. Jadi, pertama ini tentu baik. Cuma tadi, kalau yang baik tentu tidak perlu di-warning,” ujarnya.
Namun demikian, tegas Enny, bagaimana mengantisipasi risikonya kalau ada percepatan dari awal tentu ini pencairan anggaran on the rain. Nah, bagaimana dengan optimisme pemerintah untuk bisa mencapai target penerimaan pajak yang hampir 1.600 triliun, ketika 2017 ini kemungkinan besar hanya 1,200 triliun.
“Jadi, bagaimana caranya ada peningkatan 400 triliun untuk bisa merealisasikan apa yang sudah direncanakan dalam DIPA 2018. Itu poinnya. Jadi, bukan risiko. Tapi, bagaimana penjaga kelangsungan fiskal kita,” katanya.
Ini, menurutnya, juga penting. Jangan nanti di tengah tiba-tiba seperti 2015 ada pemotongan anggaran. Ini dampaknya jauh lebih buruk. Meskipun sebenarnya dampak ekonominya tidak seberapa dilihat dari sisa anggaran, karena silfa yang tinggi kebutuhannya tidak sebesar itu.
Tetapi, kata dia, efek sosiologis dan efek kegaduhannya. Apalagi di tahun politik ada pilkada pilpres. Ini akan membuat nilai biaya atau beban biaya dalam perekonomian jauh lebih tinggi.
“Maka, bagaimana penyusun anggaran yang betul-betul realistis menjadi penting, ketika kita berbicara pengelolaan anggaran. Karena kita sudah dikunci defisit hanya boleh di bawah 3 persen. Nah, ini yang jadi persoalan,” pungkas Enny.