Pemprov NTB Diminta Siapkan Standar HPP Holtikultura

MATARAM – Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada komoditi pertanian jenis holtikultura seringkali membuat petani harus merintih karena mengalami kerugian, akibat harga jual yang tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

“Kasihan nasib petani holtikultura kita selama ini, NTP seringkali rendah, jarang bisa menikmati keuntungan. Karena itulah dirinya setuju kalau tanaman hortikultura seperti cabai, tomat dan bawang putih dibuatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” kata Kepala BPS NTB, Endang Tri Wahyuningsih di acara rapat koordinasi peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan pengendalian inflasi di Mataram, Senin (27/11/2017).

Selama ini yang lebih banyak menikmati keuntungan justru adalah pedagang, produsen dan para spekulan, membeli dengan harga murah pada petani dan menjual dengan harga mahal di pasaran.

Berbeda dengan komoditas pertanian lain seperti padi, jagung termasuk bawang merah, HPP telah ditetapkan sehingga petani bisa sedikit bernafas lega.

“Sementara komoditi pertanian hortikultura, sebutlah tomat, harganya bisa Rp2.000 per kilo, bagaimana petani tidak menjerit. Kalau sudah demikian banyak petani lebih memilih membiarkan tomatnya membusuk di pohon, daripada harus memetik dengan biaya tinggi dibandingkan harga jual,” kata Endang.

Belum lagi tanaman hortikultura lain, bagaimana mengantisipasi NTP tidak selalu rendah. Karena itulah dirinya setuju dan mendukung langkah Gubernur NTB mengajukan permintaan HPP kepada Presiden Jokowi beberapa waktu lalu pada acara di KEK Mandalika.

Endang menambahkan, terpenting lagi, bagaimana dinas dan instansi terkait bisa mengawal supaya tanaman holtikultura yang dihasilkan bisa didistribusikan untuk kebutuhan dalam daerah, bukan dibawa ke luar daerah.