2018, ASN Pemkot Banjarmasin jadi Anggota Bank Sampah
BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terus menggencarkan penetrasi keberadaan bank sampah di Kota Seribu Sungai. Pemkot Banjarmasin mencatat sudah terbentuk 220 bank sampah dengan satu bank sampah induk di Banjarmasin.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Mukhyar, mengatakan Walikota Banjarmasin Ibnu Sina telah mengeluarkan surat edaran yang meminta kesediaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Banjarmasin menjadi anggota bank sampah pada 2018. Menurut dia, rencana aksi itu demi memacu geliat bank sampah dan membentuk kepedulian ASN menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah.
“ASN harus jadi anggota bank sampah, minimal setor 2 kilogram sampah per bulan, kecil saja. Nanti kami lihat perkembangannya, bisa turun 1 kilogram sampah. Jadi setiap ASN yang berurusan dengan administrasi kepegawaian, harus menunjukkan kartu anggota bank sampah,” kata Mukhyar di sela Sosialisasi Pengembangan Bank Sampah Melalui Infrastruktur Hijau Menuju Indonesia Bersih 2020, Senin (27/11/2017).
Ia menambahkan, Kota Banjarmasin memproduksi sampah sebanyak 600 ton per hari. Dari angka itu, bank sampah hanya menyerap 120-an ton sampah di Kota Banjarmasin. Adapun sisanya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir Basirih dengan memanfaatkan 60 armada truk. Padahal, kata dia, bank sampah bisa memaksimalkan limpahan sampah sebanyak itu untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah.
“Tahun 2018, kami juga akan melarang penggunaan kantong plastik di sekolah-sekolah dan pasar tradisional, yang sebelumnya sudah diimplementasikan di ritel modern. Kami mendorong sampah di lingkungan sekolah harus tuntas di sekolah, sampah di lingkungan kerja harus tuntas di tempat kerja,” Mukhyar berkata.
Anggota Komisi X DPR RI, Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyalurkan bantuan sebanyak 31 unit motor gerobak sampah yang disebar ke Kota Banjarmasin (10 unit), Kota Banjarbaru (5 unit), Kabupaten Tanah Laut (5 unit), Kabupaten Tanah Bumbu (5 unit), dan Kabupaten Kotabaru (6 unit). Hasnuryadi mendorong 13 kabupaten/kota se-Kalsel lebih gencar membentuk bank-bank sampah.
“Kami ingin memberikan manfaat positif agar Provinsi Kalsel lebih bersih lagi. Sumber Daya Alam kita melimpah, tentunya masyarakat harus menjaga lingkungan,” ujar Hasnuryadi.
Direktur Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin, Fathurrahman, mengklaim mampu mendulang Rp 30-35 juta per bulan dari transaksi sampah di Banjarmasin. Menurut dia, ada 41 item sampah yang bisa diperjualbelikan untuk menghasilkan duit dari kepedulian lingkungan. Ia pun meminta para pegiat bank sampah di 13 kabupaten/kota se-Kalsel agar serius menggarap bank sampah. “Isu utamanya lingkungan dulu, baru bisnisnya,” kata dia.
Adapun Kepala Badan Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan, Ikhlas, mengatakan ada 460-an bank sampah yang sudah berdiri se-Kalimantan Selatan. Namun, kata dia, mayoritas berstatus tidak aktif karena beragam kendala, seperti kesulitan pengelolaan dan kesadaran anggota masih rendah. Itu sebabnya, dari 1.127 ton produksi sampah per hari di Kalsel, hanya 0,16 persen yang terserap ke bank sampah.
Padahal bank sampah berfungsi ganda yakni menekan sampah sekaligus menghasilkan uang. Selain memanfaatkan bank sampah, BLH Kalsel lewat Kementerian LHK juga merancang TPA regional di Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. TPA itu berkapasitas 275 ton sehari yang menerima kiriman sampah dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
Nantinya lima kabupaten/kota itu mesti menyetor retribusi untuk pengelolaan TPA regional. “Luasnya 30 hektare, tapi dibagi-bagi bangunannya. Mudah-mudahan selesai tahun 2019,” ujar Ikhlas.