Partai Oposisi Utama Kamboja Dibubarkan Mahkamah Agung

PHNOMPENH – Mahkamah Agung Kamboja membubarkan partai oposisi utama negara tersebut pada Kamis (16/11/2017). Pembubaran tersebut pada akhirnya hanya mensisakan keberadaan Perdana Menteri Hun Sen pada pemilihan umum yang akan digelar tahun depan.

Pemerintah meminta pengadilan membubarkan Partai Penyelamatan Bangsa Kamboja (CNRP), yang dituduh berencana mengambil alih kekuasaan dengan bantuan dari Amerika Serikat setelah pemimpin partai itu, Kem Sokha, ditangkap pada 3 September. Kebijakan tersebut semakin memperjelas rencana Hun Sen  untuk memperpanjang kekuasaannya yang telah berlangsung selama tiga dasawarsa terakhir.

Putusan pengadilan setempat juga memerintahkan adanya pelarangan berkegiatan politik selama lima tahun untuk 118 anggota partai oposisi. Hal tersebut mengancam keberadaan penantang utama pemilihan umum bagi Hun Sen, mantan komandan Khmer Merah, yang menjadi perdana menteri terlama di dunia.

Hun Sen mengatakan kepada warga Kamboja bahwa pemilihan umum tetap akan berlanjut seperti biasa. Sementara untuk anggota CNRP, yang tidak mendapat pelarangan berpolitik diminta untuk berpihak kepada partainya.

Sementara itu CNRP menolak tuduhan adanya rencana pengambilalihan kekuasaan dengan bantuan pihak asing. Tuduhan tersebut dinilai hanya bermotif politik. Partai tersebut tidak mengirim pengacara untuk putusan pengadilan.

“Ini menunjukkan bahwa Hun Sen tidak akan pernah berhenti jika tidak ada yang menghentikannya. Putusan itu telah diharapkan. Sudah saatnya sanksi dari masyarakat internasional,” kata putri Kem Sokha yang bernama Kem Monovithya yang juga seorang pejabat partai CNRP.

Sementara itu lembaga donor penyumbang dana dari Barat sponsor pemilu yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1993 berharap ada upaya pembebasan Kem Sokha. Namun, mereka tidak menunjukkan minatnya untuk memberikan sanksi terhadap pemerintah Kamboja, yang sekarang terkait erat dengan China. Misi diplomatik AS dan Uni Eropa di Kamboja menolak memberikan komentar segera mengenai keputusan pengadilan tersebut.

Di samping meningkatkan anti-AS. retorika dan menghubungkan AS dengan dugaan rencana terhadapnya, Hun Sen memuji Presiden AS Donald Trump pada sebuah pertemuan puncak regional pada akhir pekan dan mengatakan bahwa dia menyambut baik kebijakannya untuk tidak melakukan interferensi.

Puluhan polisi pengawal berjaga di luar lapangan yang berhiaskan perhiasan emas di pusat kota Phnom Penh. Hingga saat ini, tidak ada tanda protes. Amerika Serikat menjanjikan langkah nyata terhadap Kamboja dan Uni Eropa meningkatkan ancaman terhadap perdagangan penting setelah partai oposisi utama dilarang menjelang pemilihan umum.

Pengecam Hun Sen menyebut pembubaran CNRP sebagai upaya mengambil alih pemilihan umum dan lonceng kematian untuk demokrasi setelah pemberi dana Barat menghabiskan miliaran dolar sejak 1993. Namun upaya untuk mengarahkan politik multi partai di Kamboja saat ini telah gagal.

“Pada pemilu tahun depan tidak akan sah, bebas, atau adil. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengakhiri dukungan bagi Panitia Pemilihan Umum Negara Kamboja menjelang pemilihan umum pada 2018,” kata pernyataan Gedung Putih menyikapi kondisi di Kamboja.

Di Brussels, juru bicara Uni Eropa mengatakan bahwa pemilihan tersebut tidak dapat sah tanpa oposisi. Uni Eropa mencatat bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan prasyarat bagi akses Kamboja terhadap preferensi perdagangan di bawah skema Everything But Arms.

Skema itu memberikan akses bebas tarif – dan preferensi perdagangan serupa di AS – untuk membantu Kamboja membangun industri garmen dengan biaya rendah. Diantara mereka, pasar Uni Eropa dan AS mengambil sekitar 60 persen ekspor Kamboja. Tidak ada tanggapan langsung pemerintah Kamboja terhadap reaksi dari AS dan Uni Eropa.

Dalam langkah perlambang, Senat AS mengeluarkan resolusi menyeru Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri AS mempertimbangkan penempatan pejabat Kamboja, yang terlibat dalam kekerasan, pada daftar pengawasan untuk pembekuan arta dan pelarangan bepergian. (Ant)

Lihat juga...