Hadapi 11 Dakwaan, Kepala Hakim Bangladesh Mundur
DHAKA – Kepala Hakim Bangladesh Surendra Kumar Sinha, yang menghadapi 11 dakwaan termasuk korupsi dan pencucian uang, telah mundur dari jabatannya. Srat pengunduran diri sudah dikirimkan oleh pejabat tersebut.
Sekretaris Pers di Kantor Presiden Bangladesh Joynal Abedin mengatakan, Hakim Sinha kini berada di luar negeri. Surat pengunduran diri dikirim ke Bangabhaban, pejabat di Kantor Presiden Abdul Hamid, Sabtu (11/11/2017) pagi waktu setempat. Surat pengunduran diri tersebut dikirim sehari setelah cutinya selama satu bulan dengan alasan kesehatan berakhir pada Jumat (10/11/2017).
Menurut surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Urusan Hukum pada 12 Oktober, Hakim Abdul Wahhab Miah merupakan kandidat kuat pengganti Sinha. Hal itu mempertimbangkan posisinya sebagai hakim paling senior di Divisi Banding Mahkamah Agung. Secara resmi Sinha akan memangku jabatan Kepala Hakim sampai 10 November mendatang.
Di tengah kemunduran yang dilaporkan mengenai mengenai putusan pengadilan tentang perubahan ke-16 Undang-Undang Dasar negeri itu, Sinha pergi ke Australia pada 13 Oktober. Mahkamah Agung setempat membatalkan perubahan tersebut, yang memberdayakan parlemen untuk mencopot hakim Mahkamah Agung karena tidak mampu atau melakukan penyimpangan.
Pada 14 Oktober, sehari setelah Sinha pergi ke Australia, Mahkamah Agung Bangladesh menyatakan Sinha menghadapi 11 dakwaan, termasuk pencucian uang dan korupsi. Pada hari yang sama, Jaksa Agung mengatakan bergabungnya kembali Sinha sebagai Kepala Hakim setelah ia pulang dari luar negeri jauh dari harapan.
Sinha, Kepala Hakim ke-21 di Bangladesh, dikenal karena sejumlah putusan tingkat tingginya termasuk putusan mengenai pembunuhan pendiri Bangladesh presiden Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dan beberapa perubahan pada Undang-Undang Dasar Bangladesh.
Sinha memangku jabatan Kepala Komisi Dinas Kehakiman Bangladesh mulai Juni 2011 dan Kepala Hakim Bangladesh pada 17 Januari 2015 serta menjadi pemeluk Hindu pertama yang mengemban jabatan kehakiman tertinggi di Bangladesh, yang mayoritas warganya pemeluk Agama Islam.
Sinha tampaknya menghadapi kecaman pedas dari beberapa menteri senior dan pemimpin Liga Awami sehubungan dengan putusan amandemen ke-16 Undang-Undang Dasar. Sebagian dari mereka bahkan dilaporkan menuntut pengunduran dirinya dan menuduh dia merendahkan Parlemen serta Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. (Ant)