DPRD Sikka Persoalkan Banyak Buku Terlantar Usai Dibagikan
MAUMERE – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD kabupaten Sikka asal fraksi PKPI Afridus Aeng mempersoalkan pengadaan buku untuk sekolah-sekolah yang tidak tepat sasaran dan mubazir sebab banyak buku yang dibagikan tercecer dan dibiarkan begitu saja sebab tidak dipergunakan.
Demikian disampaikan Afridus Aeng saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sikka bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka serta Bappeda Sikka di gedung DPRD Sikka, Selasa (3/10/2017).
Dikatakan Afridus, kejadian ini merupakan kelemahan yang terjadi selama ini sebab proses pengadaan buku tidak bermanfaat akibat tidak ada koordinasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah mempunyai buku referensi sendiri dan yang kedua pihak sekolah tidak memiliki gedung perpustakaan.
“Kalau di dalam APBD Perubahan pembangunan perpustakaan hanya dianggarkan sebesar 700 juta rupiah sementara untuk pengadaan buku dianggarkan sebesar 4 miliar rupiah dari Dana Alokasi Umum (DAK) tentu tidak tepat,” ungkapnya.
Afridus mempertanyakan kenapa DAK lebih banyak dialihkan ke pengadaan buku ketimbang menyiapkan gedung perpustakaan terlebih dahulu sebab dirinya khawatir buku-buku yang dibagikan juga pasti akan mubazir.
Sementara itu Sufriyance Merison Botu dari fraksi partai Gerindra mencontohkan, SDK Nita 2 gedung perpustakaannya sudah dibangun sejak tahun 2013 tapi sejak tahun 2014 sampai 2017 sekolah tersebut tidak mendapat pembagian buku. Diharapkan pengadaan buku tahun 2017 ini bisa diperuntukkan juga buat sekolah ini.
Selain itu tambah Merison, juga untuk sekolah-sekolah lainnya perlu dilakukan pendataan sehingga bila sudah memiliki gedung perpustakaan harusnya segera dianggarkan untuk pengadaan buku bagi sekolah tersebut.
Sedangkan Siflan Angi dari fraksi partai Nasdem meminta agar dinas PKO Sikka memiliki data base berapa sekolah yang sudah memiliki gedung perpustakaan dan belum memiliki buku sehingga perlu diberikan buku. Sebab bila tidak ada data maka pasti akan tumpang tindih.
Soal anggaran dana DAK, kata Siflan, meskipun tidak diusulkan oleh daerah, pemerintah pusat tidak mau harus tahu apakah daerah membutuhkan dana tersebut sehingga pertanyaannya apakah daerah berani menolak atau tidak anggaran DAK tersebut .
“Tahun ini provinsi NTT untuk SMA dapat 45 miliar rupiah sedangkan SMK dapat 63 miliar rupiah untuk pengadaan buku, berapa buku yang harus dibagikan ke setiap kabupaten serta kota? Kalau memang kita tidak butuh kenapa kita tidak menolaknya sehingga tidak mubazir,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka Simon Subsidi, S.Sos menjelaskan, memang di Kabupaten Sikka khusus untuk sekolah-sekolah banyak yang tidak memiliki ruang perpustakaan walaupun setiap tahun selalu dianggarkan pembangunan perpustakaan.
Karena pengadaan buku ini berasal dari dana DAK, tambah Simon, maka di daerah peruntukan dana tersebut tidak bisa dibelokkan dan pembangunan perpustakaan juga memang sangat mendesak sehingga tentu akan diperhatikan untuk diusulkan.
“Saya juga sudah ingatkan ke sekolah-sekolah agar setelah gedung perpustakaan dibangun jangan sampai bangunan tersebut dimanfaatkan untuk yang lain. Di sekolah-sekolah juga di setiap kelas diharapkan ada sudut baca dimana ada lemari-lemari yang menyimpan buku,” jelasnya.
Dinas PKO Sikka saat ini, beber Simon, sedang menyususn profil pendidikan kecamatan yang di dalamnya akan memuat tentang jumlah sekolah, sarana prasarana di sekolah, kehidupan guru dan lainnya sehingga bila tahun 2017 sudah final maka kita sudah bisa memiliki gambaran dasar tentang kondisi pendidikan di Kabupaten Sikka.
